Selain itu, dunia kemudian mengenal nasionalisme yang dibentuk lewat program konsentrasi. Negara-negara yang menyelenggarakan program itu umumnya bermisi membentuk kekuatan cadangan untuk menghadapi kemungkinan ancaman dari luar.
Program konsentrasi itu pula yang sedang direncanakan para penyelenggara negara kita. Memang, sejak awal program yang dicanangkan Kementerian Pertahanan itu ditegaskan bukanlah wajib militer. Kemenhan menyebut program itu sebagai bela negara.
Alih-alih memegang senjata, latihan fisik yang dibebankan pun sebatas baris-berbaris. Tujuan program tersebut pun lebih pada membangun jiwa disiplin dan rela berkorban untuk Tanah Air.
Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah berpegang pada Pasal 27 ayat 3 UUD 45 yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Meskipun begitu, tetap saja konsep bela negara seperti itu rawan terselubungi oleh maksud-maksud yang sekadar komoditas. Pasalnya, terlalu banyak hal gamang pada program yang juga didengungkan dengan tiba-tiba tersebut.
Sederet pertanyaan bahkan tidak saja menyangkut teknis, tetapi juga konsep dasar. Jiwa disiplin dan nasionalisme berusaha dibangun dengan materi baris-berbaris hingga pengenalan Pancasila.
Materi tersebut memang sama sekali bukan sepele. Namun, harus kita akui bahwa ancaman nasionalisme masa kini membutuhkan cara-cara yang lebih kreatif dan kompleks untuk menjawabnya.
Terlebih lagi, materi-materi itu telah ada dalam kurikulum formal sejak pendidikan dasar. Karena itu, tentu ada sebuah pertanyaan besar tentang hasil berbeda yang diharapkan muncul lewat program yang hanya berlangsung sebulan.
Pertanyaan terus bergulir ketika menyangkut teknis. Dengan target menghasilkan 100 juta kader hingga 2025, setidaknya 10 juta orang harus dilatih dalam setahun. Pelatihan seperti itu jelas membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang tidak kecil.
Pendanaan yang disebutkan menggunakan dana kurikulum juga belum menjadi jawaban kuat bahwa program itu nantinya tidak malah membuat beban baru bagi negara. Apalagi, kelompok peserta yang ditargetkan begitu besar, yakni hingga usia 50 tahun.
Dengan berbagai kelemahan seperti itu, sudah sepantasnya program bela negara dengan model tersebut perlu dikaji ulang. Pemerintah juga sepatutnya membuka mata akan program-program serupa yang justru kian ditinggalkan negara-negara maju.
Hampir seluruh negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, hanya membuat program sukarela. Itu disebabkan mereka paham betul bahwa ancaman terhadap bangsa sudah amat berbeda jika dibandingkan dengan ancaman pada dua dekade yang lalu.
Pengkajian program-program nasionalisme berbentuk konsentrasi seperti itu, meski lebih bersifat militeristis, tidak lagi efektif untuk membangun spirit nasionalisme. Jiwa nasionalisme, harus diakui, tidak dapat diciptakan dalam kurun yang singkat. Selain itu, ia butuh keterlibatan masyarakat yang lebih luas.
