Telah lama publik dibuat pesimistis karena pemerintah lemah melawan muslihat para gembong narkoba. Segala hal yang mustahil bisa mereka buat, termasuk menjadikan penjara sebagai markas besar peredaran barang haram tersebut. Pekan lalu, pesimisme makin menjadi ketika pengakuan tentang para antek narkoba justru dibalas dengan kriminalisasi. Langkah inilah yang dilakukan Polri, TNI, dan BNN terhadap Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar. Haris membuka pengakuan gembong narkoba Freddy Budiman tentang aliran uang hingga Rp450 miliar kepada orang-orang di institusi penegak hukum.
Beruntung, sisa-sisa kepercayaan masih bisa kita pegang setelah BNN akhirnya mengikuti arahan Presiden Jokowi untuk mengusut tuntas pengakuan Haris dan menindak semua aparat yang terlibat. Kepala BNN Budi Waseso mengungkapkan, meski menuntut kebenaran informasi Haris, pihaknya juga tetap membentuk tim penyelidik. Ia bahkan juga memberi jaminan perlindungan kepada Haris jika mau mengungkapkan petugas BNN yang terlibat dalam peredaran narkoba.
Langkah Budi Waseso pantas diapresiasi dan semestinya menjadi contoh bagi TNI dan Polri. Hanya dengan membuka diri, mereka bisa memberikan pembelaan dan pembuktian paling kuat kepada masyarakat. Terlebih, mantan Kepala LP Nusakambangan Liberty Sitinjak pun telah mengakui adanya tawaran uang Rp10 miliar dari Freddy untuk memuluskan bisnis dari penjara. Sikap defensif terhadap informasi Haris justru hanya menciptakan bumerang. Ketiga institusi penegak hukum ini menempatkan diri mereka sendiri untuk semakin dicurigai. Namun, respons positif BNN tidak boleh memuaskan Presiden Jokowi. Dengan jumlah uang kotor yang begitu besar, pengungkapan kasus ini dengan sendirinya juga merupakan pertaruhan bagi Presiden. Sungguh naif jika kita berpikir bahwa para aparat antek narkoba yang terbiasa disuap ratusan miliar rupiah hanya menjual kehormatan kepada Freddy. Teramat mungkin, aparat-aparat ini kembali mengkhianati negara, dan berarti pula menjadi musuh dalam selimut bagi Presiden.
Oleh karena itu, sudah seharusnya Presiden membentuk tim independen yang langsung berada dalam komandonya. Pembentukan tim independen akan menambah optimisme publik bahwa pemberantasan narkoba, apalagi yang melibatkan aparat, bakal sukses.
Tidak hanya itu, negara juga harus responsif terhadap laporan masyarakat soal praktik busuk yang dilakukan aparat terkait dengan peredaran narkoba. Laporan ini diberikan masyarakat kepada Kontras. Institusi-institusi penegak hukum semestinya menjadi pihak yang paling berkepentingan menindaklanjuti laporan-laporan itu. Laporan yang dibiarkan berkembang tanpa pengusutan justru akan menjadi fitnah bagi Polri ataupun BNN.
