Mandat untuk Prabowo
Mandat untuk Prabowo
Rakornas Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kemarin, menghasilkan keputusan penting. Setelah membuat publik menebak-nebak dalam beberapa minggu terakhir ini, Gerindra akhirnya memberikan mandat kepada Prabowo Subianto untuk maju menjadi calon presiden (capres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Prabowo pun menerima mandat tersebut.

Kini, status Prabowo sama seperti Joko Widodo, sama-sama sebagai penerima mandat dari partai politik pengusung mereka. Jokowi dan Prabowo sampai hari ini berbeda, misalnya, dengan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang telah disodorkan sebagai capres oleh sekelompok masyarakat, tapi belum punya perahu parpol. Namun, bukan tidak mungkin di tengah waktu yang tersisa, Gatot didukung parpol. Namanya juga politik, segala kemungkinan bisa terjadi.


Yang membedakan Jokowi dan Prabowo, jumlah parpol pengusung Jokowi telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden, sedangkan Prabowo belum karena baru Gerindra yang menyatakan secara resmi dukungan mereka.
Menjadi tugas Prabowo dan Gerindra untuk mencari dukungan tambahan dari parpol lain agar sang calon bisa melaju menjadi peserta Pilpres 2019. Sejauh ini, PKS dan PAN menjadi sekutu terdekat Gerindra yang amat mungkin bakal dikapitalisasikan untuk mendukung pencalonan Prabowo.

Namun, terus terang posisi Prabowo belum aman karena baru satu parpol yang memberi mandat. Itu artinya siap tak berarti aman. Belum pasti juga Prabowo bakal menjadi penantang Jokowi. Bisa jadi mandat beralih ke calon lain.

Akan tetapi, bagaimanapun keputusan Rakornas Gerindra itu tidak cuma penting bagi Gerindra atau bagi partai politik calon mitra koalisi mereka, tetapi juga penting bagi masa depan demokrasi di Tanah Air. Peluang majunya Prabowo jelas menyehatkan demokrasi karena hal itu memupus kemungkinan adanya calon tunggal dalam pilpres tahun depan. Kita tak perlu lagi paranoid Jokowi akan bertarung melawan kotak kosong.

Bagaimanapun politik dan demokrasi yang sehat butuh kompetisi sebagai napas. Tentu saja, kompetisi yang tercipta itu hendaknya lebih banyak mempertandingkan kompetensi, bukan beradu apologi, apalagi hanya untuk mencari menang sendiri. Kompetisi dalam koridor demokrasi mestinya menyingkirkan yang sifatnya kosmetik dan mementingkan substansi. Pernik dan kosmetik terkadang perlu, tapi tak boleh sampai menenggelamkan isi.

Pilpres, harus diakui, merupakan kompetisi politik paling menarik bagi parpol. Pilpres kelewat seksi untuk dilewatkan begitu saja karena di arena itulah sesungguhnya parpol dapat menjaring potensi tambahan suara sekaligus mengangkat citra partai. Karena itu, bila parpol punya calon yang dirasa bagus dan punya elektabilitas terbilang tinggi, kenapa mesti takut berkompetisi?

Namun, majunya Prabowo menantang Jokowi kali ini belum bisa diartikan bahwa publik akan mengalami deja vu dengan Pilpres 2014 lalu. Ketika itu, hanya dua orang itu, bersama pasangan mereka, yang bertarung berebut suara. Namun, situasi tahun depan boleh jadi berbeda karena kekuatan politik di luar dua kubu itu, yang kerap disebut poros ketiga, juga tengah mengintip kesempatan serta momentum untuk mengusung calon andalan.

Harus kita ingat bahwa dalam konstelasi politik, apa pun bisa terjadi, apa saja bisa dinegosiasikan karena sesungguhnya politik ialah seni bernegosiasi. Selama belum ada 'janur kuning' deklarasi, tak ada yang bisa menjamin keputusan politik hari ini akan sama dengan keputusan besok, lusa, atau mungkin tiga bulan mendatang.

Kita menghargai keputusan Prabowo dan Jokowi yang saat ini telah menerima mandat untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2019. Namun, kita pun mesti menghargai apa pun kemungkinan perubahan yang bisa saja terjadi di saat-saat terakhir menjelang pendaftaran capres pada Agustus mendatang. Yang terpenting, dinamika yang melandasi perubahan keputusan itu tak melenceng dari bandul demokrasi.