Komisi Pemilihan Umum mengumumkan 14 parpol lulus verifikasi dua hari lalu. Kemarin, partai-partai politik tersebut mendapat nomor urut. Pertarungan berikutnya ialah merebut hati rakyat di pemilu legislatif untuk memilih calon anggota legislatif dari partai mereka dan di pemilu presiden untuk memilih presiden yang diusung partai-partai politik.
Namun, untuk memenangi pertarungan itu, parpol harus lebih dulu memulihkan kepercayaan publik kepada mereka. Sejumlah survei, misalnya yang digelar Saiful Mujani Research Center pada akhir 2016 dan Indo Barometer pada awal 2017, menunjukkan tingkat kepercayaan publik kepada parpol rendah.
Ikatan politik rakyat dengan parpol kian longgar. Rakyat makin menjauh dari parpol. Survei Indonesia Corruption Watch dan Polling Center pada pertengahan 2017 malah mendudukkan parpol sebagai institusi paling tidak dipercaya publik. Penyebab utama rendahnya kepercayaan publik kepada parpol apa lagi kalau bukan korupsi. Parpol yang kadernya banyak melakukan korupsi dipersepsi sebagai parpol korup. Rakyat enggan memilih parpol korup tersebut pada pemilu berikutnya. Gampang ditebak perolehan suara parpol itu terjun bebas bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Kader parpol umumnya terbukti melakukan korupsi saat menjadi anggota DPR. Walhasil, tingkat kepercayaan publik kepada DPR ikut-ikutan jeblok.
Di pilkada serentak 2018, juga menjelang Pemilu 2019, perilaku korup masih menggelayuti parpol dan kader parpol. Parpol melakoni politik mahar. Sejumlah kader parpol calon kepala daerah ketahuan terlibat korupsi. Belum lagi kasus KTP elektronik yang menjerat sejumlah kader parpol.
Kasus-kasus tersebut menyebabkan parpol masih dipersepsi sebagai lembaga tamak, egoistis, mengutamakan kelompok, dan mementingkan kekuasaan semata. Itu artinya memulihkan kepercayaan publik kepada parpol masih menjadi tantangan berat. Berat bukan berarti tidak bisa sama sekali. Masih ada waktu sekitar satu tahun menjelang Pemilu 2019 untuk memulihkan kepercayaan publik kepada parpol.
Karena penyebab utama terpuruknya citra parpol ialah korupsi, parpol pertama-tama harus menunjukkan komitmen menolak korupsi. Dalam konteks pilkada, parpol harus mencegah politik berbiaya tinggi yang menjadi pangkal korupsi kepala daerah. Politik tanpa mahar yang dipraktikkan Partai NasDem merupakan politik gagasan sekaligus praktik politik untuk mencegah politik berbiaya tinggi tersebut.
Dalam konteks pemilu legislatif, kader parpol yang menjadi calon anggota legislatif mesti meninggalkan politik uang. Caleg semestinya menawarkan politik gagasan, bukan politik uang, kepada rakyat. Partai-partai politik semestinya mempertandingkan politik gagasan, bukan politik uang, apalagi politik identitas.
Mengganti politik korup, juga politik identitas, dengan politik gagasan akan membawa suasana baru dalam berdemokrasi di Pemilu 2019.
