Menkumham: Jangan Paksa Saya Tanda Tangani PKPU

Whisnu Mardiansyah 04 Juni 2018 16:16 WIB
pileg
Menkumham: Jangan Paksa Saya Tanda Tangani PKPU
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4). (Foto: Antara/Rivan Awal Lingga).
Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak memaksa menuangkan larangan mantan narapidana koruptor dalam Peraturan KPU (PKPU). PKPU dinilai menabrak peraturan perundang-undangan. 

"Jadi nanti jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan UU," kata Yasonna di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 4 Juni 2018.

Baca juga: Mahfud MD: Larangan Eks Napi Jadi Caleg Tak Bisa Lewat PKPU


Yasonna menegaskan yang bisa menghilangkan hak politik warga negara adalah UU dan keputusan pengadilan. Kemenkumham akan meminta analisis dari KPU saat pemanggilan nanti. 

"Tujuan itu baik kita paham lah. Kita semua sama, sependapat, tapi caranya, cara tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik," tandasnya.

?Baca juga: Larangan Eks Napi Jadi Caleg, Ketua DPR: KPU Ingin Tenar

Sebelumnya, Yasonna memerintahkan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan memangil KPU. Hal itu terkait polemik larangan mantan narapidana koruptor diatur dalam PKPU. 

Dalam rancangan PKPU tentang pencalonan legislatif, KPU menambahkan pasal mengenai larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif. Pasal 8 huruf j rancangan PKPU menyatakan calon legislatif bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.



(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id