Fenomena Calon Tunggal Pilkada Berpotensi Turunkan Kualitas Demokrasi

Gervin Nathaniel Purba 15 November 2018 12:00 WIB
Balitbangkumham
Fenomena Calon Tunggal Pilkada Berpotensi Turunkan Kualitas Demokrasi
IlustrasI: Warga melihat contoh kertas suara pada simulasi pemungutan suara (Foto:Antara/Olha Mulalinda)
Jakarta: Keberadaan calon tunggal dalam pilkada berpotensi menurunkan kualitas demokrasi. Kesimpulan ini ditulis peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM, dalam Policy Brief  Balitbang Hukum dan HAM terbitan November 2018. 

Pasangan calon (paslon) tunggal menempatkan pilkada sebagai uncontested election, karena meniadakan proses adu gagasan, dialektika, pengujian kapasitas, dan kapabilitas calon pemimpin.

Padahal, pemilihan akan lebih kompetitif jika pemilih mempunyai pilihan alternatif politik yang bermakna. Argumen tersebut dibuktikan oleh Balitbang Hukum dan HAM (Balitbangkumham) berdasarkan riset di Banten dan Sulawesi Selatan.

Dari survei kualitatif yang dilakukan, mayoritas masyarakat menyayangkan fenomena pilkada calon tunggal karena membatasi pilihan yang ditawarkan. 

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), fenomena calon tunggal terus bertambah dari tahun ke tahun. Peneliti Balitbangkumham menilai hal ini diakibatkan oleh pragmatisme partai politik. 

Partai politik tidak lagi menempatkan pilkada sebagai momentum untuk menguji kader dan strukturnya. Parpol cenderung berpikir soal untung dan rugi, sehingga kerap melakukan kompromi dengan memilih calon yang elektabilitasnya tinggi. Pada titik ini, fungsi kaderisasi parpol menjadi gagal. 

Dalam rekomendasi kebijakan yang diterbitkan Balitbangkumham, peneliti merekomendasikan dua hal untuk merespons fenomena calon tunggal. Pertama, perbaikan regulasi dengan melonggarkan aturan yang membatasi keikutsertaan calon perseorangan di luar partai; pembentukan regulasi yang membatasi jumlah partai politik yang mengusung pasangan calon agar menampilkan lebih dari satu pasangan calon; serta Perubahan Pasal 42 ayat (4), (4a), (5), (5a) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mensyaratkan rekomendasi/surat keputusan pengurus partai politik terkait pendaftaran pasangan calon kepala daerah.

Kedua, perbaikan kelembagaan dapat dilakukan dengan penguatan fungsi kaderisasi partai politik dan penguatan fungsi sosialisasi oleh KPU untuk menarik partisipasi masyarakat. Dengan demikian, keberadaan paslon tunggal pada pilkada berikutnya diharapkan semakin berkurang.

Seperti diketahui, sebanyak 16 daerah diikuti oleh paslon tunggal yang tersebar di 10 provinsi pada Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018. Hal ini menunjukkan 16 paslon yang berlaga di 16 daerah tersebut melawan kotak kosong.

Fenomena kemenangan kotak kosong sempat menghebohkan publik saat paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Munafri Afifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) harus mengakui keunggulan kotak kosong. Pasangan Appi-Cicu hanya memperoleh 46,55 persen, kalah dengan kotak kosong yang mendapat 53,45 persen suara.


(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id