Ilustrasi: Pembuatan paspor di Kantor Imigrasi (Foto:Antara/Muhammad Adimaja)
Ilustrasi: Pembuatan paspor di Kantor Imigrasi (Foto:Antara/Muhammad Adimaja)

Balitbangkumham Terbitkan Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Terorisme

Nasional Balitbangkumham
Gervin Nathaniel Purba • 14 November 2018 12:01
Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM (Balitbangkumham) Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan policy brief berisi rekomendasi model kontrol imigrasi untuk mencegah terorisme. Dalam rekomendasinya, Balitbangkumham mengusulkan model kontrol imigrasi yang semula bersifat singuler diubah menjadi sirkuler.
 
Peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pencegahan terorisme sangat krusial. Peran ini melekat pada fungsi pengawasan orang asing yang terlibat kejahatan transnasional, termasuk terorisme.
 
Model kontrol keimigrasian dalam pencegahan tindak pidana terorisme dibangun berdasarkan tiga unsur utama keimigrasian, yaitu intelijen keimigrasian, pengawasan keimigrasian, dan pemeriksaan di perbatasan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut peneliti Balitbangkumham Harison Citrawan dan Eko Noer K, selama ini hubungan ketiganya merupakan alur yang singuler, yaitu berkaitan dari hulu ke hilir. Sementara, riset yang dilakukan oleh Balitbangkumham menunjukkan hubungan kerja antar elemen seharusnya bersifat seperti rantai kerja yang tak putus dan saling terkait.
 
Dalam laporannya, Balitbangkumham menjelaskan model kontrol sirkuler yang mensyaratkan pertukaran informasi antar unsur keimigrasian secara periodik. Informasi yang dimaksud meliputi laporan data intelijen keimigrasian, laporan kegiatan pengawasan lapangan, serta hasil penelitian latar belakang orang asing.
 
"Pertukaran informasi antar tiga unsur tersebut memungkinkan kinerja ketiganya berjalan maksimal,"ujar Harison.
 
Balitbangkumham mencontohkan, hasil penelitian latar belakang orang asing yang dilaksanakan dalam proses pemberian visa dapat menjadi keterangan untuk fungsi intelijen. Sebaliknya, hasil laporan intelijen menjadi dasar dalam clearance exit, penolakan sementara keluar wilayah Indonesia terhadap WNA, dan penerbitan visa.
"Keduanya dapat dijadikan sebagai dasar penindakan keimigrasian," katanya.
 
Pada poin ini, Balitbangkumham menekankan pentingnya penataan regulasi untuk memastikan mekanisme pertukaran informasi dapat dijalankan hingga tingkat kantor wilayah. Regulasi ini dapat dijalankan melalui penerbitan Peraturan Menkumham atau Surat Edaran Dirjen Imigrasi.
 
Secara makro, keterlibatan instansi atau lembaga negara lainnya, seperti kepolisian, BNPT, BIN, dan NCB Interpol, menjadi penting untuk memastikan berjalannya model sirkuler tersebut.
 
Balitbangkumham juga menekankan pentingnya data intelijen. Data intelijen tersebut akan berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja intelijen keimigrasian, yang pada gilirannya berkontribusi pula terhadap kedua fungsi lainnya, yakni pengawasan keimigrasian dan pemeriksaan di perbatasan.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif