Dukung Reformasi Birokrasi, Kepuasan atas Pelayanan Publik Kemenkumham Meningkat

Gervin Nathaniel Purba 16 November 2018 12:00 WIB
Balitbangkumham
Dukung Reformasi Birokrasi, Kepuasan atas Pelayanan Publik Kemenkumham Meningkat
Kepala Balitbang Hukum dan HAM R Benny Riyanto (Foto:Dok.Balitbangham.go.id)
Jakarta: Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengalami peningkatan. Pelayanan Kemenkumham masuk dalam kategori baik.

Data tersebut diperoleh dari survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi (IKM-IPK) tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (Pusjianbang Kebijakan) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbang Hukum dan HAM) Kemenkumham.

Kepala Balitbang Hukum dan HAM R Benny Riyanto menuturkan hasil survei ini dapat dijadikan modal dasar bagi Kemenkumham untuk meningkatkan perolehan status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkumham di seluruh wilayah Indonesia.

"Penyusunan indeks dilakukan sebagai komitmen Balitbang Hukum dan HAM (Balitbangkumham) dalam mendukung agenda reformasi birokrasi Pemerintah Republik Indonesia,” ujar Benny.

Peneliti Pusjianbang Kebijakan Edward James Sinaga mengatakan survei IKM-IPK 2018 ini mengambil sampel dari UPT di bawah Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Intelektual, Ditjen Imigrasi, dan Ditjen Administrasi Hukum Umum yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik.

“Terdapat 20 Kantor Wilayah (Kanwil) yang turut serta dalam pelaksanaan Survei IKM-IPK tahun 2018 ini dengan jumlah sebanyak 10.462 sampel,” ujar Edward

Dengan akumulasi nilai keempat unit utama tersebut, secara total Kemenkumham memperoleh nilai IKM sebesar 78,6 dan IPK sebesar 78,2. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan survei IKM-IPK 2017 yang memperoleh nilai IKM sebesar 77,6 dan IPK sebesar 64,4. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, nilai kepuasan masyarakat terkait pelayanan publik yang diperoleh Kemenkumham ini masuk dalam kategori baik.  

“Survei ini mendukung kinerja pelayanan publik yang lebih baik, efektif, efisien, dan berbasiskan kebutuhan,” kata Edward.

Kenaikan tingkat kepuasan masyarakat sejalan dengan peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan keempat unit utama. Rinciannya, nilai IKM yang diperoleh Ditjen Kekayaan Intelektual pada 2018 ialah 78,09; Ditjen Pemasyarakatan 77,46; Ditjen Administrasi Hukum Umum sebesar 79,41; dan Ditjen Imigrasi sebesar 81,45.

Kemudian, nilai IPK yang diperoleh Ditjen Pemasyarakatan sebesar 76,33; Ditjen Kekayaan Intelektual pada 2018 sebesar 81,48; Ditjen Administrasi Hukum Umum 82,44; dan Ditjen Imigrasi sebesar 81,48. 

Edward menekankan Kemenkumhan, khususnya keempat unit utama tersebut, untuk  terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan publik. "Agar survei IKM-IPK pada tahun-tahun selanjutnya bisa terus mengalami kenaikan," ucap Edward.

Peningkatan kualitas pelayann publik Kementerian Hukum dan HAM turut diapresiasi oleh Kementerian PAN RB. Tahun ini Ditjen Kekayaan Intelektual dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mendapatkan penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik yang diperoleh dari Kementerian PAN-RB. 


(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id