Regulasi Dana Kelurahan Disegerakan
Sekretaris Kabinet Pramono Anung - MI/Ramdani.
Bogor: Pemerintah bersikukuh mengucurkan dana kelurahan. Regulasinya segera disiapkan sebagai payung hukum.

"Kalau ada payung hukumnya, kita jalankan. Kalau enggak, ya enggak kita jalankan (dulu). Kita buat dulu," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin, 22 Oktober 2018.

Pramono menjelaskan usulan dana kelurahan ini muncul saat para wali kota bertemu Presiden Joko Widodo beberapa waktu silam. Mereka mengeluhkan nihilnya dana kelurahan, padahal pemerintah mengucurkan dana desa.


"Mekanismenya sedang diatur," ucap dia.

Pramono mengaku belum tahu penghitungan dana kelurahan. Dana desa dan kelurahan berbeda. Ada hitung-hitungannya.

(Baca juga: Pengelolaan Dana Kelurahan Baru akan Dibahas)

Politikus PDI Perjuangan itu juga menampik dana kelurahan bersifat politis karena menjelang Pilpres 2019. Menurut Pramono, dana dikeluarkan semata untuk kesejahteraan rakyat.

"Kalau bagi buat pengusaha yang kaya-kaya, itu yang dilarang. Kalau buat rakyat masa enggak boleh," kata dia.

Kementerian Keuangan lantas berencana menganggarkan Rp3 triliun untuk dana kelurahan di RAPBN 2019. Dana berasal dari pengalihan pos anggaran dana desa yang tadinya dianggarkan Rp73 triliun ke Dana Alokasi Umum (DAU).

(Baca juga: Pemerintah Berencana Alokasikan Dana untuk Kelurahan)
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id