Sekretaris Kabinet Pramono Anung - MI/Ramdani.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung - MI/Ramdani.

Regulasi Dana Kelurahan Disegerakan

Nasional Dana Kelurahan
Achmad Zulfikar Fazli • 22 Oktober 2018 16:46
Bogor: Pemerintah bersikukuh mengucurkan dana kelurahan. Regulasinya segera disiapkan sebagai payung hukum.
 
"Kalau ada payung hukumnya, kita jalankan. Kalau enggak, ya enggak kita jalankan (dulu). Kita buat dulu," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin, 22 Oktober 2018.
 
Pramono menjelaskan usulan dana kelurahan ini muncul saat para wali kota bertemu Presiden Joko Widodo beberapa waktu silam. Mereka mengeluhkan nihilnya dana kelurahan, padahal pemerintah mengucurkan dana desa.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Mekanismenya sedang diatur," ucap dia.
 
Pramono mengaku belum tahu penghitungan dana kelurahan. Dana desa dan kelurahan berbeda. Ada hitung-hitungannya.
 
(Baca juga:Pengelolaan Dana Kelurahan Baru akan Dibahas)
 
Politikus PDI Perjuangan itu juga menampik dana kelurahan bersifat politis karena menjelang Pilpres 2019. Menurut Pramono, dana dikeluarkan semata untuk kesejahteraan rakyat.
 
"Kalau bagi buat pengusaha yang kaya-kaya, itu yang dilarang. Kalau buat rakyat masa enggak boleh," kata dia.
 
Kementerian Keuangan lantas berencana menganggarkan Rp3 triliun untuk dana kelurahan di RAPBN 2019. Dana berasal dari pengalihan pos anggaran dana desa yang tadinya dianggarkan Rp73 triliun ke Dana Alokasi Umum (DAU).
 
(Baca juga:Pemerintah Berencana Alokasikan Dana untuk Kelurahan)

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif