Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo usai penandatanganan nota kesepahaman antara LMAN dan BPJT di Jakarta. Foto: MI/Arya Manggala.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo usai penandatanganan nota kesepahaman antara LMAN dan BPJT di Jakarta. Foto: MI/Arya Manggala.

Pengelolaan Dana Kelurahan Baru akan Dibahas

Nasional Dana Kelurahan
Achmad Zulfikar Fazli • 22 Oktober 2018 13:43
Bogor: Pemerintah belum dapat memastikan mekanisme pencairan dan pengelolaan dana kelurahan. Pasalnya, hal itu baru akan dibahas bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 
"Justru ini yang akan saya kaji semuanya. Mau rapatkan," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin, 22 Oktober 2018.
 
Dia memperkirakan skema pencairan dana kelurahan hampir sama dengan dana desa. Namun, dia belum mengetahui pasti dasar pertimbangan dalam pembagian dana tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Iya modelnya mau seperti itu (dana desa). Tapi transfernya apakah langsung lewat kelurahan, atau kota, terus dasarnya itu apakah sama rata, kan desa tidak. Tergantung jumlah penduduknya, luasannya," jelas dia.
 
Aturan dan landasan hukum dari program dana kelurahan ini juga belum diputuskan. Pemerintah akan melihat kembali apakah perlu membentuk undang-undang (UU) kelurahan atau tidak.
 
Dia akan mengaji beberapa pilihan peraturan. Dia juga tak menutup kemungkinan mengakomodasi dana kelurahan melalui peraturan pemerintah (PP).
 
"Kalau UU kan tidak mudah, padahal ini kebutuhan. Kita mencoba dari PP yang ada," ucap dia.
 
Baca: Dana Kelurahan Harus Ada Payung Hukum
 
Ide dana kelurahan muncul saat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) bertemu Presiden Joko Widodo pada Juli lalu. Dana itu diperlukan untuk menyelesaikan persoalan perkotaan seperti kemacetan, kriminalitas, dan kemiskinan.
 
"Persoalan perkotaan juga kompleks, baik itu kemacetan, kriminalitas, dan lainnya, bahkan kemiskinan. Kalau tidak ditangani dengan baik, bahkan kriminalitas bisa tinggi," kata Wali Kota Tangerang Selatan sekaligus Ketua Apeksi Airin Rachmi Diany di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 23 Juli 2018.
 
Kementerian Keuangan lantas berencana menganggarkan Rp3 triluun untuk dana kelurahan di RAPBN 2019. Dana berasal dari pengalihan pos anggaran dana desa yang tadinya dianggarkan Rp73 triliun ke dana alokasi umum (DAU).
 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi