Dana Kelurahan Harus Ada Payung Hukum
Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Kaedilan Sejehtera (PKS) Hidayat Nur Wahid - Medcom.id/Gervin.
Jakarta: Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Kaedilan Sejehtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mempertanyakan rencana Kementerian Keuangan memasukkan dana kelurahan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Usulan ini semestinya ada payung hukum. 

"Dana desa dan dana kelurahan sangat penting. Harusnya diberikan payung hukum yang kuat semenjak tahun pertama menjadi presiden," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 22 Oktober 2018. 

Hidayat heran dengan sikap Kementerian Keuangan. Pada saat laporan nota keuanagan RAPBN 2019 pada 16 Agustus lalu, pemerintah tidak mengeluarkan dana kelurahan. 


"Sampai hari ini pun belum masuk. Kenapa kok tiba tiba-tiba masuk tanpa ada payung hukum yang memadai. Tanpa perencanaan yang memadai," ujar Hidayat. 

(Baca juga: Bima Arya: Dana Kelurahan Memang Ditunggu)

Wakil ketua MPR itu menduga usulan ini politis, apalagi baru dilontarkan di masa kampanye Pilpres 2019. Meskipun, sejatinya usulan ini baik bagi pemerataan antara desa dan kota.  

"Semuanya pasti setuju karena menginginkan pembangunan di Indonesia tidak ada kesenjangan antara kota dan desa," kata dia.

Ide dana kelurahan muncul saat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) bertemu Presiden Joko Widodo pada Juli lalu. Dana itu diperlukan untuk menyelesaikan persoalan perkotaan seperti kemacetan, kriminalitas, dan kemiskinan.

"Persoalan perkotaan juga kompleks, baik itu kemacetan, kriminalitas, dan lainnya, bahkan kemiskinan. Kalau tidak ditangani dengan baik, bahkan kriminalitas bisa tinggi," kata Wali Kota Tangerang Selatan sekaligus Ketua Apeksi Airin Rachmi Diany di sela pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 23 Juli 2018.

Kementerian Keuangan lantas berencana menganggarkan Rp3 triluun untuk dana kelurahan di RAPBN 2019. Dana berasal dari pengalihan pos anggaran dana desa yang tadinya dianggarkan Rp73 triliun ke Dana Alokasi Umum (DAU).

(Baca juga: TKN-KIK Membantah Dana Operasional Lurah Terkait Pilpres)
 



(REN)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id