Penuh Intrik, Isu PKI Mesti Dihentikan

Jakarta: Pakar sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam menilai isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah saatnya dihentikan. Dia menilai ada tujuan tertentu di balik berembusnya isu tersebut. "Mungkin akan menguntungkan kelompok, orang-orang, atau tokoh tertentu. Tetapi di sisi yang lain ini juga akan merugikan," kata Asvi dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'PKI Bangkit, Siapa Percaya?', Minggu, 4 Oktober 2020. Menurut dia, isu PKI yang kerap dimunculkan tidak berubah seperti pada masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 dan 2019. Ia meyakini isu kebangkitan PKI dibawa untuk melanggengkan pihak tertentu. Isu ini merugikan pihak yang berkerabat atau keluarganya bagian dari PKI. Ia mencontohkan politikus PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning yang menulis buku Aku Bangga jadi Anak PKI. Stigma sebagai mantan bagian PKI kerap dimunculkan. Sejatinya, anak atau cucu dari kader PKI yang terlibat atau bersentuhan dengan Gerakan 30 September (G30S) bukan penganut komunis.     "Ribka sudah mendapat surat bebas G30S PKI dari kepolisian artinya sudah diperiksa bahwa dia tidak terlibat dan tidak mempunyai ideologi komunis. (Surat) itu kan dari resmi," ujar Asvi. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Tati D Wardi menilai PKI hanya isu yang diada-adakan. Indikasi paham komunis yang merepresentasikan buruh dan petani juga tak terbukti. "Kelompok global komunis sudah mati, sudah tidak ada lagi. Sekarang yang ada dilanggengkan dan diuntungkan dengan adanya isu ini," ujar Tati. Baca: Pengamat: Mainkan Isu PKI untuk Pemilu 2024 Tak Berfaedah Ia berharap publik bisa lebih bijak menyikapi isu PKI. Masyarakat harus jeli dalam mengamati isu ini.  "Jadi silakan publik kita lebih dewasa," ujar Tati.