Pengamat Mempertanyakan Urgensi Bansos Dalam Bentuk Kartu Prakerja

Jakarta: Pengamat hukum dan sosial Andri W Kusuma menilai bansos PPKM darurat dalam bentuk Kartu Prakerja dan paket sembako tidak tepat. Apalagi, pelaksanaan paket sembako dan Kartu Prakerja tahun lalu terbukti banyak penyimpangan atau praktik korupsi dan menuai banyak kontroversi. Dia berpendapat bansos sebaiknya diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Sebab, pelaksanaannya lebih cepat dan berpeluang kecil diselewengkan. Andri mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan bansos kepada masyarakat terdampak langsung pelaksanaan PPKM. Namun, kata Andir, apa yang dilakukan pemerintah masih seperti tahun lalu. "Padahal kondisi sekarang sudah jauh berbeda dengan tahun lalu di mana masyarakat saat ini lebih susah dan tertekan dibanding tahun lalu. Uang yang ada di masyarakat juga semakin berkurang," kata Andri. Menurut dia, pemerintah harusnya mengubah cara dan model pemberian bansos selama PPKM ini. Pasalnya, masyarakat masih dalam fase kritis. Sayangnya, model dan cara pemberian bansos itu masih sama dengan tahun lalu, misalnya masih adanya bansos dalam bentuk paket sembako dan Kartu Prakerja. Baca: PPKM Darurat, Pemerintah Tambah Dana Kartu Prakerja Rp10 Triliun Andri mencontohkan permasalahan cara pembagian bansos tahun lalu. Di antaranya data penerima yang carut marut bahkan sampai dikorupsi. "Sudah terjadi kasus korupsi di paket sembako tahun lalu. Nilai (korupsinya) juga fantastis mencapai ratusan miliar bahkan triliun," kata dia.     Andri bahkan mengaku kaget dengan masih adanya model Kartu Prakerja apalagi nilainya sangat besar mencapai Rp10 triliun. Dari nilai itu sebesar Rp8,8 triliun digunakan untuk subsidi upah dan Rp1,2 triliun dipakai untuk Kartu Prakerja. "Dalam kondisi keuangan negara yang katanya sedang tertekan ini, angka Rp1,2 triliun adalah angka yang fantastis. Yang mengherankan dalam kondisi masyarakat yang sedang susah bahkan untuk makan saja juga susah, malah diminta untuk mengikuti latihan kerja," kata dia. Andri menganggap kebijakan itu tidak masuk akal. Terlebih saat ini lapangan pekerjaan juga sudah tidak banyak. Dia mengingatkan pandemi covid-19 tidak hanya mengancam nyawa masyarakat melainkan juga menghantam ekonomi. Bahkan banyak perusahaan yang melakukan PHK hingga gulung tikar. "Sehingga belum banyak lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini, termasuk daya beli masyarakat juga sedang turun," kata Andri. Andri menyarankan pemerintah agar memberikan BLT kepada masyarakat. Pemerintah diminta memberdayakan aparat mulai dari gubernur, bupati, wali kota bahkan hingga RT/RW agar BLT tepat sasaran dan sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. "Kartu Prakerja sebaiknya dihentikan. Kartu Prakerja dan paket sembako segera diubah dalam bentuk BLT," tegas Andri. Andri juga meminta pemerintah membebaskan biaya listrik untuk kelompok masyarakat pekerja harian atau honorer dan yang berada di garis atau di bawah kemiskinan. "Digratiskan sampai PPKM dicabut pemerintah," kata dia. Dia meminta pemerintah yang mengeluarkan kebijakan terkait penggunaan anggaran atau uang rakyat harus menggunakan hati nurani. Jangan sampai ada lagi praktik-praktik korupsi dalam penggunaan anggaran atau uang rakyat tersebut.