Ilustrasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). AFP/Bay Ismoyo.
Ilustrasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). AFP/Bay Ismoyo.

Kemenhub Paling Rendah Jalankan Rekomendasi KNKT

Nasional Transformasi KNKT
Whisnu Mardiansyah • 05 Desember 2019 20:02
Jakarta: Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tak punya wewenang menekan lembaga atau instansi yang mendapatkan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) disebut paling sedikit menjalankan rekomendasi KNKT.
 
"Kalau dilihat dari persentasenya, Kementerian Perhubungan paling rendah dibanding airline (maskapai), dibanding pabrik pesawat itu Kementerian Perhubungan termasuk paling rendah," kata Ketua Sub Komite Investigasi Penerbangan Nurcahyo Utomo kepada Medcom.id, Kamis, 5 Desember 2019.
 
Nurcahyo menjelaskan sebanyak 90-100 presen rekomendasi kecelakaan transportasi dijalankan maskapai dan pabrikan pesawat. Sementara, Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sebagai regulator hanya menjalankan 70 persen rekomendasi yang diberikan KNKT.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"70 persen jadi memang paling kecil. Kami melihatnya mereka sudah menindaklanjuti tapi belum lapor ke kami jadi kami tidak punya data. Kemungkinan yang terjadi adalah itu," jelas Nurcahyo.
 
KNKT memberi waktu 90 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil investigasi. Terakhir, KNKT menerbitkan rekomendasi investigasi kecelakaan pesawat Lion Air PK-LQP tujuan Jakarta-Tanjung Pinang yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat.
 
Sejauh ini, pabrikan baru pesawat asal Amerika Serikat, Boeing, menjalankan satu dari delapan rekomendasi. Sementara instansi terkait lain belum menindaklanjuti hasil investigasi tersebut.
 
"Nanti jatuh temponya Januari (2020)," ucapnya.
 
Nurcahyo sadar dengan kewenangan yang terbatas mewujudkan keselamatan transportasi seperti mandat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun Tentang KNKT. Kecelakaan transportasi terus berulang karena pihak terkait tak menjalankan rekomendasi.
 
Secara aturan, rekomendasi bersifat untuk ditindaklanjuti. Tak ada sanksi jika maskapai tak menjalankan rekomendasi KNKT.
 
"Mungkin jadi harus ada undang-undang yang mengatur (sanksi). Masalah sanksinya kalau tidak menindaklanjuti ya mungkin nanti saya enggak tahu lah pembicaraannya. Tapi sementara ini di undang-undang tidak ada sanksi," terang Nurcahyo.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif