Jakarta: Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah mengeluarkan tujuh kebijakan sepanjang 2020. Kebijakan pertama ialah pertahanan rakyat semesta.
Juru bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pertahanan rakyat semesta ini kembali digaungkan ketika Prabowo dilantik pada 23 Oktober 2019. Konsep pertahanan ini disahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
"Undang-Undang tersebut mengatur tentang tiga agenda penting, yakni bela negara, komponen cadangan, dan komponen pendukung," kata Dahnil dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 30 Desember 2020.
Kebijakan kedua, penguatan industri pertahanan nasional. Sesuai perintah dan amanat Presiden Joko Widodo, Kementerian Pertahanan harus fokus mengembangkan industri pertahanan nasional.
Tujuannya, ketergantungan Indonesia mengimpor alat utama sistem senjata (alutsista) dapat diminimalkan. Prabowo juga bekerja sama dengan industri pertahanan dari berbagai negara produsen untuk melakukan alih teknologi.
Penguatan BUMN di bidang pertahanan juga dilakukan secara maksimal. Seperti PT Pindad (Persero), PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia (Persero), serta PT PAL Indonesia (Persero).
"BUMN-BUMN tersebut menjadi produsen utama alutsista-alutsista yang bisa dan mampu diproduksi di dalam negeri. Mulai dari produksi ranpur, randis, peluru, dan lain sebagainya," jelas Dahnil.
Baca: Menhan Prabowo: Kerja Sama Indonesia-Swedia Dorong Industri Pertahanan
Kebijakan ketiga, modernisasi alutsista. Modernisasi ini hasil dari penguatan industri pertahanan Indonesia. Kebijakan keempat, diplomasi pertahanan.
"Menhan aktif mengisi diplomasi terkait dengan dinamika geopolitik dan geostrategis. Menhan berkomitmen memastikan posisi Indonesia yang bebas aktif, serta tidak terlibat dalam pakta pertahanan/militer mana pun," tutur Dahnil.
Kebijakan kelima, penanganan covid-19. Prabowo fokus berkomunikasi dengan negara-negara sahabat terkait penanganan covid-19.
"Kerja sama ini berbuah pada asistensi beberapa negara sahabat di awal-awal pendemi. Kami mendapatkan kebutuhan alat pelindung diri (APD) dan kebutuhan medis lainnya," ujar dia.
Prabowo juga memerintahkan Rumah Sakit Dr. Suyoto fokus merawat pasien covid-19. Dia memerintahkan rumah sakit milik TNI menyediakan peralatan medis untuk menampung pasien covid-19.
Kebijakan keenam, peningkatan sumber daya manusia (SDM) di bidang pertahanan. Pandemi covid-19 memberikan kesadaran pertahanan bukan sekadar militer.
Prabowo merevitalisasi Universitas Pertahanan dengan membuka program strata satu untuk menyiapkan SDM unggul. Dia juga memperkuat program magister dan doktoral.
Kebijakan ketujuh, cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara. Ada empat logistik yang penting dalam perang, yakni alutsista yang terbaik, pangan yang cukup, obat-obatan, dan energi (bahan bakar) yang tersedia. Prabowo mendapat mandat dari Jokowi untuk memperhatikan ketahanan pangan.
"Kemhan membuat konsep lumbung pangan yang akan berorientasi sebagai cadangan logistik strategis untuk kepentingan pertahanan negara, yang akan digunakan ketika kondisi darurat," ujar Dahnil.
Jakarta: Menteri
Pertahanan Prabowo Subianto telah mengeluarkan tujuh kebijakan sepanjang 2020. Kebijakan pertama ialah pertahanan rakyat semesta.
Juru bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pertahanan rakyat semesta ini kembali digaungkan ketika Prabowo dilantik pada 23 Oktober 2019. Konsep pertahanan ini disahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan
Negara.
"Undang-Undang tersebut mengatur tentang tiga agenda penting, yakni bela negara, komponen cadangan, dan komponen pendukung," kata Dahnil dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 30 Desember 2020.
Kebijakan kedua, penguatan industri pertahanan nasional. Sesuai perintah dan amanat Presiden Joko Widodo, Kementerian Pertahanan harus fokus mengembangkan industri pertahanan nasional.
Tujuannya, ketergantungan Indonesia mengimpor alat utama sistem senjata (alutsista) dapat diminimalkan. Prabowo juga bekerja sama dengan industri pertahanan dari berbagai negara produsen untuk melakukan alih teknologi.
Penguatan BUMN di bidang pertahanan juga dilakukan secara maksimal. Seperti PT Pindad (Persero), PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia (Persero), serta PT PAL Indonesia (Persero).
"BUMN-BUMN tersebut menjadi produsen utama alutsista-alutsista yang bisa dan mampu diproduksi di dalam negeri. Mulai dari produksi ranpur, randis, peluru, dan lain sebagainya," jelas Dahnil.
Baca: Menhan Prabowo: Kerja Sama Indonesia-Swedia Dorong Industri Pertahanan
Kebijakan ketiga, modernisasi alutsista. Modernisasi ini hasil dari penguatan industri pertahanan Indonesia. Kebijakan keempat, diplomasi pertahanan.
"Menhan aktif mengisi diplomasi terkait dengan dinamika geopolitik dan geostrategis. Menhan berkomitmen memastikan posisi Indonesia yang bebas aktif, serta tidak terlibat dalam pakta pertahanan/militer mana pun," tutur Dahnil.
Kebijakan kelima, penanganan covid-19. Prabowo fokus berkomunikasi dengan negara-negara sahabat terkait penanganan covid-19.
"Kerja sama ini berbuah pada asistensi beberapa negara sahabat di awal-awal pendemi. Kami mendapatkan kebutuhan alat pelindung diri (APD) dan kebutuhan medis lainnya," ujar dia.
