Anggota Panja RUU Terorisme Akbar Faisal (tengah). (Foto: MI/Mohamad Irfan).
Anggota Panja RUU Terorisme Akbar Faisal (tengah). (Foto: MI/Mohamad Irfan).

Panja: Pengesahan RUU Terorisme Tersendat karena Pemerintah

Nasional revisi uu terorisme
Nur Azizah • 21 Mei 2018 23:32
Jakarta: DPR RI dituding tak becus menyelesaikan revisi Undang-Undang Terorisme. Pasalnya, sejak Februari 2016 revisi tersebut tak kunjung disahkan.

Anggota Panja RUU Terorisme Akbar Faisal menyebut lambannya pengesahan RUU Terorisme bukan di DPR, melainkan di pemerintah. Pemerintah belum satu suara soal RUU Terorisme.

"Kendalanya bukan di DPR, banyak yang menyalahkan DPR. Persoalannya ada di pemerintah. Tapi kelihatannya DPR yang tidak menyelesaikan," kata Faisal dalam program Primetime News, Metro TV, Jakarta Barat, Senin, 21 Mei 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Baca juga: Pelibatan Militer Lawan Terorisme Hal Biasa di Negara Maju Menurut Faisal, RUU Terorisme terkendala pada pembahasan soal pelibatan TNI. Banyak pihak yang tak setuju TNI dimasukkan dalam penindakan.

"Saya agak tersipu juga ketika LSM HAM menolak pelibatan TNI," ungkapnya.

Poin itu jadi pembahasan krusial yang selalu diperdebatkan. Sebab dalam  RUU Terorisme, belum ada tolok ukur kapan TNI bisa ikut terlibat dalam masalah terorisme.

?Baca juga: RUU Terorisme Diklaim Terbaik di Dunia

Kendati begitu, Faisal berharap RUU Terorisme rampung pada Rabu, 23 Mei 2018. Setelah itu, hasil revisi akan diparipurnakan pada Jumat, 25 Mei 2018.




(HUS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi