Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar optimistis Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan menyokong ketahanan pangan hewani Indonesia. Ketersediaan lahan pangan di desa semakin menegaskan potensi tersebut.
Ia menjelaskan pada Akhir 2021, Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan mulai dijalankan tujuh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di tujuh kabupaten dan tujuh provinsi sebagai pilot project. Tahun ini, kata dia, program tersebut didukung pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perincian APBN 2022.
"Bahwa 20 persen dana desa digunakan untuk program ketahanan pangan dan hewani. Saya optimis, Desa akan membuka jalan kedaulatan pangan Indonesia," ujar Halim dalam keterangan tertulis, Sabtu, 15 Januari 2022.
Baca: Jokowi Luncurkan 1.604 Sertifikat Badan Hukum BUMDes
Halim menjelaskan Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan ini merupakan konsep peternakan komunal yang dikelola BUMDes Bersama. Bentuknya adalah penggabungan beberapa komoditi unit usaha peternakan pada satu pasar di suatu daerah.
Desa-desa yang berpotensi di sektor peternakan akan dikembangkan sebagai sentral-sentral penyedia daging. Baik dari sapi, kambing, ayam, hingga pusat holtikultura.
"Melalui program ini akan terintegrasi pengelolaan peternakan dari hulu ke hilir. Dari penggemukan hingga kotoran ternak harus memberi nilai ekonomisnya," ungkapnya.
Selain untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri, kata dia, program ini bertujuan menekan menurunkan kebutuhan impor dengan meningkatkan ketahanan pangan. Khususnya, pemenuhan kebutuhan daging dan swasembada daging sapi nasional.
Berdasar data Kemendes PDTT, sejak 2015-2020, produksi daging sapi di Indonesia mengalami fluktuasi. Dalam rentang waktu tersebut, produksi daging sapi mencapai titik tertinggi yaitu 518.484 ton pada 2016, naik 2,3% dari tahun sebelumnya.
Kemudian, produksi daging sapi turun lagi menjadi 486.319,7 ton pada 2017. Tahun berikutnya, kembali mengalami kenaikan menjadi 497.971,7 ton.
"Tahun 2019 naik menjadi 504.802,29 ton, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali mencapai 515.627,74 ton," ujarnya.
Ia mengatakan peningkatan produksi selalu dibarengi dengan peningkatan kebutuhan terhadap daging sapi. Makanya, Halim minta upaya peningkatan produksi lebih digenjot.
Ia menyebut, jawaban untuk meningkatkan produksi daging sapi adalah desa. Sebab, kata dia, desa juga memiliki kelembagaan ekonomi yang memungkinkan untuk pengembangan usaha peternakan sapi secara terpadu dalam skala mikro.
"Dengan demikian, desa-desa akan dapat memberdayakan warga, meningkatan daya beli dan kemampuan ekonomi warga desa, memenuhi kebutuhan pangan desa. Dan lambat tapi pasti, saya optimistis desa akan penuhi kebutuhan pangan nasional," tegasnya.
Program Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan dimulai di tujuh BUMDes Bersama yang terletak di Bandung, Cirebon, Kebumen, Nganjuk, Jombang, Lumajang, dan Kudus. Setiap BUMDes Bersama ini melibatkan sekitar 5-10 desa di sekitarnya.
Ketujuh BUMDes Bersama yang menjadi proyek percontohan ini telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Kemendesa PDTT dan pihak ketiga, yang melibatkan hingga 72 desa dengan luas lahan usaha 14 hektare.
Masing-masing BUMDes Bersama ini mengorganisasikan 43 peternak untuk mengelola 20 ekor sapi yang dipadukan dengan budidaya 100 domba, 400 ekor ayam, budi daya 10.000 ikan air tawar, penanaman hortikultura organik di lahan 1.500 m2, budi daya pakan ternak di lahan 16.200 m2, instalasi pengolahan limbah menjadi pupuk organik dan biourine, serta energi terbarukan biogas.
Jakarta: Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar optimistis Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan menyokong ketahanan pangan hewani Indonesia. Ketersediaan lahan pangan di desa semakin menegaskan potensi tersebut.
Ia menjelaskan pada Akhir 2021, Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan mulai dijalankan tujuh Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) Bersama di tujuh kabupaten dan tujuh provinsi sebagai pilot
project. Tahun ini, kata dia, program tersebut didukung pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perincian APBN 2022.
"Bahwa 20 persen dana desa digunakan untuk program ketahanan pangan dan hewani. Saya optimis, Desa akan membuka jalan kedaulatan pangan Indonesia," ujar Halim dalam keterangan tertulis, Sabtu, 15 Januari 2022.
Baca:
Jokowi Luncurkan 1.604 Sertifikat Badan Hukum BUMDes
Halim menjelaskan Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan ini merupakan konsep peternakan komunal yang dikelola
BUMDes Bersama. Bentuknya adalah penggabungan beberapa komoditi unit usaha peternakan pada satu pasar di suatu daerah.
Desa-desa yang berpotensi di sektor peternakan akan dikembangkan sebagai sentral-sentral penyedia daging. Baik dari sapi, kambing, ayam, hingga pusat holtikultura.
"Melalui program ini akan terintegrasi pengelolaan peternakan dari hulu ke hilir. Dari penggemukan hingga kotoran ternak harus memberi nilai ekonomisnya," ungkapnya.
Selain untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri, kata dia, program ini bertujuan menekan menurunkan kebutuhan impor dengan meningkatkan ketahanan pangan. Khususnya, pemenuhan kebutuhan daging dan swasembada daging sapi nasional.
Berdasar data Kemendes PDTT, sejak 2015-2020, produksi daging sapi di Indonesia mengalami fluktuasi. Dalam rentang waktu tersebut, produksi daging sapi mencapai titik tertinggi yaitu 518.484 ton pada 2016, naik 2,3% dari tahun sebelumnya.
Kemudian, produksi daging sapi turun lagi menjadi 486.319,7 ton pada 2017. Tahun berikutnya, kembali mengalami kenaikan menjadi 497.971,7 ton.
"Tahun 2019 naik menjadi 504.802,29 ton, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali mencapai 515.627,74 ton," ujarnya.
Ia mengatakan peningkatan produksi selalu dibarengi dengan peningkatan kebutuhan terhadap daging sapi. Makanya, Halim minta upaya peningkatan produksi lebih digenjot.
Ia menyebut, jawaban untuk meningkatkan produksi daging sapi adalah desa. Sebab, kata dia, desa juga memiliki kelembagaan ekonomi yang memungkinkan untuk pengembangan usaha peternakan sapi secara terpadu dalam skala mikro.
"Dengan demikian, desa-desa akan dapat memberdayakan warga, meningkatan daya beli dan kemampuan ekonomi warga desa, memenuhi kebutuhan pangan desa. Dan lambat tapi pasti, saya optimistis desa akan penuhi kebutuhan pangan nasional," tegasnya.
Program Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan dimulai di tujuh BUMDes Bersama yang terletak di Bandung, Cirebon, Kebumen, Nganjuk, Jombang, Lumajang, dan Kudus. Setiap BUMDes Bersama ini melibatkan sekitar 5-10 desa di sekitarnya.
Ketujuh BUMDes Bersama yang menjadi proyek percontohan ini telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Kemendesa PDTT dan pihak ketiga, yang melibatkan hingga 72 desa dengan luas lahan usaha 14 hektare.
Masing-masing BUMDes Bersama ini mengorganisasikan 43 peternak untuk mengelola 20 ekor sapi yang dipadukan dengan budidaya 100 domba, 400 ekor ayam, budi daya 10.000 ikan air tawar, penanaman hortikultura organik di lahan 1.500 m2, budi daya pakan ternak di lahan 16.200 m2, instalasi pengolahan limbah menjadi pupuk organik dan biourine, serta energi terbarukan biogas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
