TKN Jokowi-Ma'ruf Hormati Aksi Bela Tauhid
Massa aksi Bela Tauhid memadati Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (26/10). Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menilai aksi demonstrasi 'Bela Tauhid' yang berlangsung Jumat, 26 Oktober lalu merupakan hal yang harusnya tak perlu dibesar-besarkan.

"Kami menghormati keputusan publik jika akhirnya memilih turun ke jalan untuk melangsungkan aksi," kata Direktur Informasi dan Publikasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Dwi Badarmanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu, 27 Oktober 2018.

Menurutnya, aksi massa merupakan hal biasa dalam negara demokrasi. Sebab protes dan menyampaikan aspirasi adalah hak masyarakat, asalkan dilakukan secara tertib dan kondusif.


Hanya saja, sebelum membulatkan tekad untuk menggelar aksi, masyarakat perlu mencerna lebih dulu masalah yang ada. Semisal, pembakaran bendera HTI.

"Kan pihak kepolisian sudah menjelaskan bahwa benar ada 'penyusup' di Hari Santri kemarin. Dan, orang itu mengakui bahwa ini adalah bendera HTI," ujar Dwi.

Baca juga: Pembawa Bendera HTI di Garut jadi Tersangka

Ia pun menegaskan, HTI adalah ormas yang dilarang dan sudah dibubarkan pemerintah. Kalaupun ada reaksi dari Banser membakar bendera tersebut, sebetulnya bukanlah kesengajaan, tapi spontanitas.

"Lagian, sudah ada imbauan untuk tidak bawa atribut macam-macam di acara Hari Santri, ini malah bawa bendera HTI, tentu akan ditentang lah. Kebetulan Banser yang ambil sikap," sambung dia.

Ia mengapresiasi yang dilakukan Banser dengan mengamankan pelaku pembawa bendera HTI. Mereka tak main hakim sendiri, meskipun atribut tersebut milik organisasi terlarang.

Adapun, pembakaran yang dilakukan murni aksi yang tak direncanakan. Iktikadnya cuma ingin menegaskan, HTI tak boleh hidup di Indonesia, bukan lambang Tauhidnya.

"Banser ini kan orang-orang Islam juga. Mereka juga tahu sakralnya kalimat Tauhid. Tapi, reaksi mereka kan terhadap HTI-nya, menolak ormas tersebut," katanya.

Ia pun meminta publik bisa melihat suatu masalah secara jernih. Jangan sampai "kemakan" isu-isu yang justru bertujuan untuk memanas-manasi ketentraman masyarakat di tahun politik.

"Serahkan saja kepada kepolisian, pihak penegak hukum tentu akan menduduki peristiwa itu secara proporsional. Percaya saja ke mereka," jelas Dwi.

Baca juga: Aksi Bela Tauhid Dinilai Politis

Jelang pemilu ini, ia berharap, masyarakat tak mudah terpancing dengan berbagai hasutan-hasutan yang malah berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi, sesama umat Islam.

"Kalau mau protes, silakan saja. Sampaikan aspirasinya, pemerintah dan kepolisian pasti akan menilai, mana yang bisa menjadi masukan, dan yang tidak," ujar dia.

"Tapi ingat, aksi itu harus murni sebagai bentuk protes dan menyampaikan aspirasi tanpa 'ditunggangi' kepentingan politik tertentu," tutupnya.



(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id