Presiden Minta KPU Buat Alternatif Rencana Anggaran Pemilu 2024

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat alternatif rencana anggaran untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Alternatif rencana anggaran itu untuk mengantisipasi pandemi covid-19 yang belum selesai. "Presiden meminta Pemilu 2024 harus diantisipasi tolong buat alternatif anggaran ketika ada bencana alam dan non alam," kata Ketua KPU Ilham Saputra ketika menjadi pembicara dalam webinar bertajuk "Dinamika Demokrasi di Daerah Rawan Bencana" yang diselenggarakan KPU Sleman, Kamis, 18 November 2021. Ilham menyinggung perkembangan kasus covid-19, terutama di negara-negara Eropa yang mengganas. Menurut dia, hal itu perlu diantisipasi Indonesia. Ilham mengatakan KPU telah menyiapkan sejumlah rencana untuk menghadapi pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Salah satunya, menyiapkan alat pelindung diri (APD) untuk petugas jika pandemi belum juga berakhir. Baca: Pemerintah-KPU Disebut Telah Menyepakati Jadwal Pemilu 2024 Selain itu, KPU bakal menambah tempat pemungutan suara (TPS). Untuk anggaran pemilu dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan untuk pilkada tetap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Kalau masih model seperti saat ini, pengadaan APD kembali ke APBN untuk pemilu dan APBD untuk pilkada," ucapnya. Ilham mengatakan ini bukan kali pertama Indonesia melaksanakan pesta demokrasi di tengah bencana. Indonesia, kata dia, pernah mengalami pemilu di tengah beberapa jenis bencana antara lain, gunung meletus ketika Pemilu 2014 di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, sehingga KPU setempat memindahkan TPS. Lalu, ada bencana non alam, yakni pandemi covid-19 pada Pilkada 2020. Termasuk, bencana sosial seperti konflik di Aceh pada 1999 sehingga TPS dibangun di dekat pos militer. "Indonesia sudah punya pengalaman beberapa model bencana. Seharusnya ini bisa dimitigasi dan antisipasi," kata dia.     Dia juga menjerlaskan dampak bencana terhadap pemilu di antaranya, penduduk yang meninggal atau mengungsi. Contohnya, bencana alam gempa dan tsunami di Palu Sulawesi Tengah yang membuat daftar pemilih berubah dan tidak akurat lagi. "Kampanye juga sensitif, seperti sedang bencana ada kampanye dan politik uang dimanfaatkan karena masyarakat dalam kondisi sulit," ucap dia. Hal senada disampaikan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Komisioner KPU Kabupaten Sleman Indah Sri Wulandari. Dia menyebut pemutakhiran data pemilih di daerah rawan bencana amat penting. Terlebih, daerahnya, yaitu Kabupaten Sleman, Jawa Tengah, yang hampir seluruh wilayahnya rawan bencana. Baca: Jadwal Pencoblosan Pemilu 2024 Ditetapkan Awal Desember Dia menyebut ada 7 potensi bencana alam di Sleman antara lain, erupsi gunung berapi, banjir, longsor, gempa bumi, dan kebakaran. "Pada musim hujan, seluruh daerah di Kabupaten Sleman riskan terkena angin kencang," kata dia. Terkait pandemi, Indah menyampaikan menurut data yang dihimpun KPU Kabupaten Sleman per 14 November 2021, masih ada 4 kelurahan masuk kategori zona merah atau risiko tinggi penularan selebihnya oranye, kuning, dan hijau. Dia menegaskan mitigasi dan kapasitas kebencanaan perlu ditingkatkan oleh penyelenggara, peserta pemilu, dan pemerintah untuk mengurangi kerentanan akibat bencana. Hal lain yang perlu diperhatikan, yakni pemutakhiran data pemilih karena menentukan tahapan pemilu selanjutnya seperti, penentuan TPS, alokasi logistik, dan rekapitulasi suara. "Jika data valid, tahapan berjalan lancar. Bencana bukan jadi alasan mengabaikan hak pilih warga yang wilayahnya terkena bencana," ucap dia.