SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri
Ilustrasi. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kiri) bersama pasukan Denjaka melakukan simulasi penyergapan "Close Quarter Battle". Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Jakarta: Pelibatan TNI dalam penindakan terorisme menuai kontroversi. Banyak pihak khawatir TNI bertindak kebablasan.

Ketua SETARA Institute Hendardi meminta masyarakat untuk turut mengawasi adanya peraturan presiden yang mengatur keterlibatan TNI dalam penindakan terorisme. Dalam praktiknya, Perpres bisa disusun melampaui norma yang ada di dalam undang-undang.

"Apalagi Panglima TNI mengatakan kalau dia bisa melakukan operasi sendiri dari pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Padahal, leading sector dari pemberantasan terorisme itu BNPT," kata Hendardi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 26 Mei 2018.


Seharusnya, lanjut dia TNI hanya menjalankan peran pembantu. Pasalnya, dalam penindakan terorisme, Polri bertugas sebagai agen penegak hukum. 

"Jadi enggak bisa TNI melakukan operasi militer tanpa ada persetujuan," ungkap dia.

Baca: Pengaktifan Koopssusgab Dianggap Berlebihan

Bila perluasan kewenangan yang dituangkan dalam Perpres dilegalisasi dikhawatirkan terjadi tarik-menarik kewenangan. Bahkan, UU Terorisme dikhawatirkan merusak kinerja aparatur keamanan.

"Seharusnya efektif malah tidak, karena terjadi tarik-menarik. Ini yang jadi perhatian," pungkas dia.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengamini bahwa kinerjanya lebih leluasa. TNI juga sedang menyusun draf mekanisme pelibatan TNI. 

Draf mekanisme akan menjadi rumusan dan masukan dalam Perpres yang akan diterbitkan Presiden Joko Widodo.
 
Baca: Aparat Bisa Dipidana bila Melanggar HAM dalam Penindakan Terorisme

"Kita yang bikin (draf penyusunan Perpres), kita semua mengacu pada UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, tapi khusus pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP) pada tindakan mengatasi tindakan terorisme," jelas Hadi.
 
Pelibatan TNI dalam Perpres meliputi semua aspek. Mulai dari pencegahan, penindakan dan pemulihan. Menurut Hadi, UU ini memberi kewenangan TNI untuk langsung bertindak tanpa koordinasi Polri.

"Semua dari tiga kemampuan kita, kita masukkan semua. Tidak (koordinasi) sudah, kalau seperti ini sudah bisa," ujarnya. Hadi menambahkan TNI bisa  bergerak bermula dari tanda-tanda yang  mengarah kepada serangan.

Baca: Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme Perlu Diperinci
 
"Itu kita sudah mulai bertindak. TNI harus melakukan fungsi itu, penangkal, penindak dan pemulihan," pungkasnya.





(DMR)