Jakarta: Ketua Setara Institute Hendardi mengkritik langkah pemerintah yang mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI dalam memberantas terorisme. Hal ini dianggap tanda pemerintah panik.
"Pengaktifan Koopssusgab oleh Presiden Joko Widodo, meskipun secara prinsipil bisa diterima, tetapi dinilai berlebihan dan membuat kegaduhan baru," kata Hendardi dalam diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Mei 2018.
Ia menilai operasi-operasi militer untuk tujuan mengatasi terorisme hanya akan menjadi teror baru bagi warga. Sementara itu, Polri dengan dibantu sejumlah aparat lain termasuk TNI telah bekerja secara optimal.
"Keputusan pemerintah mengaktifkan Koopssusgab lebih merupakan keputusan politik yang memberikan akomodasi pada aspirasi sejumlah purnawirawan TNI, bukan genuine untuk menegakkan hukum antiterorisme," tekan dia.
Baca: Pemkab akan Dampingi Anak-anak Terduga Teroris
Hendardi berharap pemerintah meninjau kembali keputusan untuk mengaktifkan Koopssusgab. Pasalnya, menurut Hendardi, pengaktifan kembali Koopssusgab tak sejalan dengan semangat reformasi.
Presiden Jokowi diminta lebih fokus menengok pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Baginya, revisi UU adalah jalan demokratis dan ramah HAM yang tersedia untuk menangani permasalahan terorisme.
"Presiden sebaiknya aktif memastikan RUU Terorisme berjalan efektif dengan memberikan kewenangan baru kepada Polri dengan pelibatan TNI, BIN (Badan Intelijen Negara), dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), namun tetap dalam kerangka rule of law," jelas dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/yNLdG5vN" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Ketua Setara Institute Hendardi mengkritik langkah pemerintah yang mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI dalam memberantas terorisme. Hal ini dianggap tanda pemerintah panik.
"Pengaktifan Koopssusgab oleh Presiden Joko Widodo, meskipun secara prinsipil bisa diterima, tetapi dinilai berlebihan dan membuat kegaduhan baru," kata Hendardi dalam diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Mei 2018.
Ia menilai operasi-operasi militer untuk tujuan mengatasi terorisme hanya akan menjadi teror baru bagi warga. Sementara itu, Polri dengan dibantu sejumlah aparat lain termasuk TNI telah bekerja secara optimal.
"Keputusan pemerintah mengaktifkan Koopssusgab lebih merupakan keputusan politik yang memberikan akomodasi pada aspirasi sejumlah purnawirawan TNI, bukan
genuine untuk menegakkan hukum antiterorisme," tekan dia.
Baca: Pemkab akan Dampingi Anak-anak Terduga Teroris
Hendardi berharap pemerintah meninjau kembali keputusan untuk mengaktifkan Koopssusgab. Pasalnya, menurut Hendardi, pengaktifan kembali Koopssusgab tak sejalan dengan semangat reformasi.
Presiden Jokowi diminta lebih fokus menengok pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Baginya, revisi UU adalah jalan demokratis dan ramah HAM yang tersedia untuk menangani permasalahan terorisme.
"Presiden sebaiknya aktif memastikan RUU Terorisme berjalan efektif dengan memberikan kewenangan baru kepada Polri dengan pelibatan TNI, BIN (Badan Intelijen Negara), dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), namun tetap dalam kerangka
rule of law," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
