Aparat Bisa Dipidana bila Melanggar HAM dalam Penindakan Terorisme

Whisnu Mardiansyah 26 Mei 2018 03:54 WIB
terorismerevisi uu terorisme
Aparat Bisa Dipidana bila Melanggar HAM dalam Penindakan Terorisme
Ilustrasi terorisme. (Foto: Medcom.id/Mohammad Rizal).
Jakarta: Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana pemberantasan terorisme memberikan banyak kewenangan kepada aparat melakukan aspek pencegahan dan penindakan. Namun, tindakan aparat dapat diancam pasal pidana jika terbukti melanggar hak asasi manusia (HAM) dan menyalahgunakan wewenang.

Di Pasal 25 diatur soal masa penahanan tersangka kasus terorisme. Dimulai dari masa penyidikan hingga penuntutan. Total tersangka teroris dapat ditahan 270 hari selama proses itu. 

Selama proses penyidikan hingga penuntutan, aparat wajib menjunjung tinggi nilai-nilai HAM kepada tersangka seperti yang termaktub di ayat 7 Pasal 25. Jika melanggar aparat bisa dijerat pidana seperti yang diatur di ayat 8 Pasal 25. 


"Kalau aparat tidak melakukan tersangka dengan manusiawi dan kejam tapi melanggar, maka aparat dikenakan pemberatan hukuman seperti diatur dalam KUHP. Orang biasa kena 9 tahun tapi aparat 12 tahun," jelas Ketua Pansus Revisi UU Antiterorisme Muhammad Syafii di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Mei 2018. 

Begitu pun di Pasal 28, penyidik dapat  menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Di pasal itu penyidik bisa menangkap terduga teroris dengan total 21 hari masa penangkapan.

Baca juga: Penegak Hukum Diminta Bertanggungjawab Menggunakan UU Terorisme

Pasal 28 ayat 3 pun mengatur penyidik yang harus menjunjung tinggi prinsip HAM. Ayat 4 pasal yang sama menyebut jika penyidik melanggar ketentuan itu dapat dipidana sesuai dengan undang-undang hukum pidana. 

"Pasal itu dimaksudkan sebagai hukum progresif. Dimana penyidik dalam proses penegakan hukum tidak bisa sewenang-wenang. Ini juga sebagai jaminan bahwa penegak hukum harus bisa memastikan hak-hak dari para tersangka," jelas Anggota Pansus Revisi UU Antiterorisme  Dossy Iskandar saat dihubungi wartawan. 

Berikut bunyi Pasal 25 ayat 7 dan 8 UU Nomor 15 tahun 2003 : 

7. Pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

8. Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 ayat 3 dan 4

3. Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

4. Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan Undang-Undang Hukum Pidana.





(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id