Presiden Ancam Buka Data Kementerian dan Pemda Pembeli Barang Impor

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan membeberkan data kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah yang masih mengutamakan membeli barang-barang impor. Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara aksi afirmasi bangga buatan Indonesia yang dihadiri para menteri kabinet Indonesia Maju serta para gubernur di Indonesia. "Yang tepuk tangan nanti kalau barang-barangnya tidak masuk e-katalog, target tidak tercapai saya umumin, nanti. Setuju tidak? Umumkan saja deh, kita ini harus terbuka apa adanya," kata Presiden di Bali, Jumat, 25 Maret 2022. E-Katalog adalah aplikasi belanja online yang disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan pemerintah. Presiden heran berbagai produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri, tapi tidak dibeli kementerian, pemerintah daerah dan BUMN. "Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar! Kita ini produksi di mana-mana bisa jangan diterus-teruskan. Alat kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogya, Bekasi, Tangerang, ada tapi beli impor," ungkap Presiden. Presiden mengaku sudah jengkel dengan kebiasaan impor barang tersebut. "Mau diterus-teruskan? Mau saya umumkan kalau saya jengkel. Rumah sakit daerah ini impor, Kementerian Kesehatan impor, tak baca nanti karena sekarang gampang banget lihat detailnya, saya lihat," tegas Presiden. Jokowi menjelaskan dirinya baru dari Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, kemarin. Dia melihat traktor, alas intan, pensil, pulpen dan kertas yang semuanya barang impor. "Kadang-kadang saya mikir, ini kita mengerti tidak sih? Jangan-jangan kita tidak kerja detail sehingga tidak mengerti barang yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor, jangan ini diteruskan, stop!" kata Presiden.     Presiden Jokowi menargetkan hingga Mei 2022 dari total anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp526 triliun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp535 triliun, BUMN senilai Rp420 triliun, sebanyak Rp400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri. "Target nanti, syukur bisa sebelum 10 Mei, yang Rp400 triliun itu bisa tercapai, ini sangat bagus sekali dampaknya akan ke mana. Hati-hati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tadi pagi saya cek baru Rp2 triliun, ini kelihatannya ada yang tidak semangat di dalam kementerian," ungkap Presiden. Baca: Geram Jajarannya Masih Sering Impor, Jokowi: Bodoh Banget Kita Presiden juga mengkritisi pembelian kursi dan laptop yang berasal dari impor. Dia memerintahkan pembelian tersebut dihentikan. "Kita sudah bisa bikin semuanya itu, sudah bisa bikin semuanya. Sudahlah jangan diteruskan. Artinya apa? Penambahan pertumbuhan ekonomi sudah ada di depan mata kita, kita mau mengerjakan atau tidak mau mengerjakan? Kalau mau mengerjakan artinya ada tambahan (pertumbuhan ekonomi) sehingga saya minta dan saya tidak mau ditawar-tawar lagi urusan Rp400 triliun di Mei segera dorong UKM-UKM di daerah masuk segera ke e-katalog, masukan sebanyak-banyaknya," kata Presiden. Presiden memerintahkan LKPP dapat memasukkan 1 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penyuplai barang di e-Katalog hingga akhir 2022. Dia juga memerintahkan jajarannya agar pengurusan standar nasional Indonesia (SNI) dan sertifikat untuk UMKM dipermudah dan murah. "Kapan UMKM kita dapat SNI kalau digitukan? Dipermudah, biar semua bisa masuk ke e-Katalog. Kalau kita semangat semua seperti ini, UKM kita tersenyum semua. Uang kita sendiri, APBN kita sendiri kok dibelikan barang impor, itu bagaimana toh? Geregetan saya," tegas Presiden. Acara aksi afirmasi bangga buatan Indonesia didahului dengan Business Matching belanja produk dalam negeri pada 22-24 Maret 2022 dengan hasil mencapai Rp85 triliun. Sementara itu, berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), dampak pembelian produk dalam negeri senilai Rp400 triliun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67-1,71 persen. Jika pertumbuhan ekonomi mencapai 3,69 persen pada 2021, dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, ekonomi Indonesia dapat terdongkrak hingga 5,36-5,4 persen.