BPK Didesak Audit Seluruh BUMN Asuransi dan Dana Pensiun

Jakarta: Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit seluruh yayasan dana pensiun dan perusahaan asuransi milik pemerintah. Audit badan usaha milik negara (BUMN) perlu dilakukan agar publik mendapat gambaran jelas tentang skema dan investasi yang dilakukan. "Audit menyeluruh perlu segera dilakukan BPK terhadap berbagai perusahaan BUMN yang bergerak di jasa asuransi," kata Bamsoet melalui keterangan tertulis yang diterima, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2020. Bamsoet menilai terbongkarnya skandal Jiwasraya dan ASABRI menunjukkan besarnya kerugian negara yang berpotensi terjadi. Dia tidak ingin kejadian serupa berulang di BUMN sektor asuransi dan pengelolaan dana pensiun lain. Lebih kurang tujuh BUMN bergerak di bidang asuransi, yaitu PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jiwasraya, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Petugas membersihkan gedung PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Foto: MI/Ramdani Mantan Ketua DPR itu juga meminta BPK mengaudit BPJamsostek dan BPJS Kesehatan. Sebab, jumlah uang rakyat yang dikelola kedua BUMN tersebut cukup besar. "Di Akhir 2018, aset BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp359,4 triliun. Per Mei 2019, dana kelolaannya mencapai Rp391 triliun. Di akhir September 2019, ditaksir meningkat mencapai Rp412 triliun," ungkap dia. Dia mennganggap uang bernilai besar dari rakyat ini harus dikelola hati-hati. BUMN yang mengelola dana rakyat ini juga harus diawasi ketat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini pun menyarankan tata kelola investasi BUMN diperbaiki. Dia berharap besar kepada Menteri BUMN Erick Tohir yang sudah tancap gas sejak dilantik. "Saya percaya kepada Menteri BUMN yang baru, saudara Erick Tohir bisa menyelesaikannya dan menata ulang pengelolaan BUMN yang amburadul ini," ujar dia.