Mantan Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Taufiqulhadi - MI/Arya Manggala.
Mantan Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Taufiqulhadi - MI/Arya Manggala.

Taufiqulhadi: Tak Ada Kegentingan untuk Presiden Terbitkan Perppu

Nasional Revisi UU KPK
Whisnu Mardiansyah • 11 Oktober 2019 07:00
Jakarta: Mantan anggota Komisi III DPR RI Taufiqul Hadi menilai tidak ada kegentingan yang memaksa bagi Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) atas UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika Presiden Jokowi tetap memaksa menerbitkan Perppu, menurut dia, akan ada implikasi negatif hubungan antara ekskutif dan legislatif.
 
"Implikasi politik ke depannya terhadap pemerintahan jadi tidak bagus," kata Taufiq saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 10 Oktober 2019.
 
Pasalnya, kata politikus Partai NasDem itu, revisi UU KPK diusulkan dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR. Tidak elok pemerintah justru kini berencana menerbitkan Perppu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ditambah, kata Taufik penerbitan Perppu ini tidak memenuhi salah satu unsur kegentingan memaksa. Secara otomatis UU ini berlaku setelah satu bulan disahkan DPR meski hingga kini belum diberi nomor.
 
"Tidak ada kegentingan memaksa sama sekali, apa yang genting. Tidak ada," tegas Taufiq.
 
Praktisi hukum Alamsyah Hanafiah mengatakan penerbitan Perppu harus didahului dengan memberlakukan revisi UU KPK hasil pembahasan pemerintah dengan DPR sebagai undang-undang. Sementara UU KPK hingga saat ni belum diberlakukan.
 
"Sedangkan Perppu itu sendiri, di mana RUU yang sudah disahkan harus diundangkan dahulu dalam daftar lembaran negara. Baru bisa dibuat Perppunya," kata Alamsyah.
 
Presiden perlu membuka dialog sebelum menerbitkan Perppu. Jangan hanya karena desakan publik yang memprotes UU KPK karena dianggap melemahkan lembaga antirasuah itu.
 
"Harus terbuka, supaya masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya. Sehingga tidak terjadi kontra di masyarakat, dan pembuatannya melibatkan akademisi dan para praktisi hukum," tegasnya.
 
Penerbitan Perppu pun dinilai janggal. Sementara menempuh jalur hukum judicial review (JR) juga akan prematur, sebab UU KPK belum resmi berlaku. Oleh karena itu, menurut Alamsyah, jalan terbaik adalah mengundangkan terlebih dahulu UU KPK hasil revisi itu.
 
"Syarat untuk judicial review juga harus harus diundangkan dulu. Setelah menjadi Undang-undang. Harus diundangkan dengan cara dibuat dan didaftarkan dalam lembaran negara," pungkasnya.
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif