KRI Sutedi Senoputra-378 (kiri) dan KRI Teuku Umar-385 (kanan) berlayar meninggalkan Faslabuh Lanal Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (9/1/2020). ANT/M Risyal Hidayat.
KRI Sutedi Senoputra-378 (kiri) dan KRI Teuku Umar-385 (kanan) berlayar meninggalkan Faslabuh Lanal Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (9/1/2020). ANT/M Risyal Hidayat.

Pemekaran Kabupaten Natuna Rawan Kepentingan Politik

Nasional Laut Natuna Utara
Ilham Pratama Putra • 14 Januari 2020 10:35
Jakarta: Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan pemekaran Kabupaten Natuna menjadi provinsi rawan kepentingan politik. Khairul menilai wacana itu terkesan memanfaatkan ganggguan kapal asing di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.
 
"Wacana itu jadi terkesan memanfaatkan atau membonceng isu kerawanan Natuna untuk kepentingan politik. Padahal tanpa pemekaran daerah sekalipun, peningkatan kekuatan dan kemampuan tetap bisa dilakukan," kata Khairul kepada Medcom.id, Selasa, 14 Januari 2020.
 
Khairul mengatakan pengelolaan kawasan ZEE Indonesia tetap berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Ia meminta muatan politik jangan dibungkus dengan argumen kedaulatan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Hari ini saja kita kan sudah mendengar adanya rencana peningkatan kekuatan dan kemampuan pangkalan dari yang sudah ada. Itu kan menunjukkan, status Natuna saat ini, bukanlah hambatan bagi realisasi strategi dan rencana pembangunan sektor pertahanan," lanjut dia.
 
Khairul mengingatkan wacana pemekaran juga tak berhubungan dengan pengelolaan ekonomi di wilayah ZEE Indonesia.
 
"Karena hal itu tetap saja, tak menuntut Natuna harus jadi provinsi sendiri," kata dia.
 
Ketua Komisi II Ahmad Doli tak sepakat usulan pembentukan daerah otonomi baru Natuna. Sebab, kedaulatan negara tidak berhubungan dengan pemekaran daerah
 
"Jadi, enggak ada relevansinya dengan pembentukan provinsi itu. Negara saja mau mereka (Tiongkok) tembus apalagi provinsi, kan gitu," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Januari 2020.
 
Usulan agar Kabupaten Natuna dan Anambas dijadikan Provinsi Khusus datang dari Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal. Menurutnya pemekaran mampu mendorong otoritas setempat untuk lebih berwenang dan kuat dalam menjaga kedaulatan RI di perairan Natuna, termasuk dari klaim Tiongkok.
 
"Pemerintah Kabupaten atau Kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut, sehingga tidak bisa berbuat banyak dalam menjaga dan mengelola wilayah perairan Natuna," ujar Abdul dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima Medcom.id, Sabtu, 4 Januari 2020.
 

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif