Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Lodewijk F Paulus. MI/susanto.
Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Lodewijk F Paulus. MI/susanto.

Komponen Cadangan Pertahanan Belum Diatur UU

Nasional pertahanan negara
Arga sumantri • 12 November 2019 18:22
Jakarta: Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ingin Indonesia memiliki komponen cadangan pertahanan. Anggota Komisi I DPR Lodewijk Freidrich Paulus menyebut komponen cadangan pertahanan belum diatur undang-undang.
 
"Bagaimana undang-undang terkait komponen cadangan itu belum ada," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 12 November 2019.
 
Lodewijk menjelaskan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara menjelaskan tiga komponen pertahanan negara. Komponen utama pertahanan yaitu TNI sebagaimana dijabarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Selain itu, ada komponen cadangan dan pendukung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Nah komponen cadangannya sampai sekarang belum ada," ucap Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu.
 
Lodewijk menilai pernyataan Prabowo terkait komponen cadangan pertahanan bukan berarti bakal menerapkan wajib militer. Lagipula, kata dia, pemerintah sudah punya program bela negara yang dijalankan Kementerian Pertahanan.
 
"Bela negara semua ini kan program yang sudah dicanangkan Kementerian Pertahanan yang lama dan sudah berjalan," ungkapnya.
 
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ingin Indonesia memiliki komponen cadangan pertahanan. Salah satu cara dengan melibatkan mahasiswa mulai dari strata satu (S1), dua (S2), dan 3 (S3) dalam aksi bela negara.
 
"Tentunya harus diikutsertakan dalam kompetensi cadangan. Itu menyangkut pembentukan kekuatan cadangan kita yang akan mengandalkan kekuatan rakyat," kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2019.
 
Prabowo belum bisa memutuskan payung hukum pembentukan komponen cadangan itu. Sebab, Indonesia belum mengatur ihwal wajib militer untuk warganya.
 
"Dalam UU kita tidak sampai di situ, tapi lebih bersifat komponen cadangan. Nanti pada saatnya akan kita tampilkan," kata Prabowo.
 
News Research Center (NRC) Media Group mencatat ada enam negara Asia yang menerapkan wajib militer bagi warga berusia produktif. Korea Selatan mewajibkan laki-laki berusia 18-35 tahun mengikuti wajib militer dengan masa tugas 21 bulan.
 
Korea Utara menerapkan wajib militer bagi laki-laki dan perempuan berusia 17 tahun. Masa tugasnya bervariasi, laki-laki selama 10 tahun dan perempuan tujuh tahun. Sementara, Tiongkok menerapkan wajib militer bagi pria berusia antara 18-22 tahun dengan masa tugas 24 bulan atau dua tahun.
 
Tiga terakhir berasal dari negara Asia Tenggara, yakni Thailand, Singapura, dan Laos. Thailand mewajibkan pria berusia 21-27 tahun mengikuti wajib militer selama 22 hingga 24 bulan. Singapura menerapkan wajib militer selama 24 bulan untuk pria berusia 18 tahun. Dan Laos menerapkan wajib militer bagi pria berusia 18 tahun dengan masa tugas 18 bulan.
 

(DRI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif