Anggota Komisi I DPR Lodewijk Friedrich Paulus. MI/Susanto.
Anggota Komisi I DPR Lodewijk Friedrich Paulus. MI/Susanto.

Bela Negara Program Lawas Kemenhan

Nasional pertahanan negara
Arga sumantri • 12 November 2019 18:05
Jakarta: Anggota Komisi I DPR Lodewijk Friedrich Paulus mengatakan bela negara merupakan program lama Kementerian Pertahanan. Program tersebut diklaim sudah berjalan sejak era Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
 
"Nah, tahun 2019-2024 mereka punya program untuk 100 ribu (partisipan bela negara) dan itu sudah berjalan," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 12 November 2019.
 
Lodewijk menyebut program bela negara tak wajib dilakukan masyarakat. Bela negara merupakan hak warga negara sesuai Pasal 30 UUD 1945.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Namanya bela negara ya siapa saja karena setiap warga negara punya hak untuk melakukan pembelaan," ujarnya.
 
Bagi Lodewijk, konsep bela negara beda dengan wajib militer. Dalam bela negara, tak ada kewajiban bagi warga mengikuti program tersebut. Tak ada sanksi bagi mereka yang tak mengikutinya.
 
"Bela negara wajib bukan? Kan orang mendaftar, bukan wajib militer. Dan kalau dia tidak ikut, tidak ada sanksi," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu.
 
Menurut dia, kurikulum bela negara yang selama ini berjalan juga tak punya nuansa militer. Materi pelatihan terkait disiplin, nasionalisme, dan kesadaran bela negara.
 
"Nah itu terkait Undang-Undang. Tidak ada kegiatan lain," ujarnya.
 
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ingin Indonesia memiliki komponen cadangan pertahanan. Salah satu cara dengan melibatkan mahasiswa mulai dari strata satu (S1), dua (S2), dan 3 (S3) dalam aksi bela negara.
 
"Tentunya harus diikutsertakan dalam kompetensi cadangan. Itu menyangkut pembentukan kekuatan cadangan kita yang akan mengandalkan kekuatan rakyat," kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2019.
 
Prabowo belum bisa memutuskan payung hukum pembentukan komponen cadangan itu. Sebab, Indonesia belum mengatur ihwal wajib militer untuk warganya.
 
"Dalam UU kita tidak sampai di situ, tapi lebih bersifat komponen cadangan. Nanti pada saatnya akan kita tampilkan," ujar dia.
 
News Research Center (NRC) Media Group mencatat ada enam negara Asia yang menerapkan wajib militer bagi warga berusia produktif. Korea Selatan mewajibkan laki-laki berusia 18-35 tahun mengikuti wajib militer dengan masa tugas 21 bulan.
 
Korea Utara menerapkan wajib militer bagi laki-laki dan perempuan berusia 17 tahun. Masa tugasnya bervariasi, laki-laki selama 10 tahun dan perempuan tujuh tahun. Sementara, Tiongkok menerapkan wajib militer bagi pria berusia antara 18-22 tahun dengan masa tugas 24 bulan atau dua tahun.
 
Tiga terakhir berasal dari negara Asia Tenggara, yakni Thailand, Singapura, dan Laos. Thailand mewajibkan pria berusia 21-27 tahun mengikuti wajib militer selama 22 hingga 24 bulan. Singapura menerapkan wajib militer selama 24 bulan untuk pria berusia 18 tahun. Dan Laos menerapkan wajib militer bagi pria berusia 18 tahun dengan masa tugas 18 bulan.
 

(DRI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif