medcom.id, Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga membekukan dana Gerakan Pramuka Indonesia sebanyak Rp10 miliar. Kebijakan itu diambil karena adanya dugaan keterkaitan Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Kami sedang mendalami, karena Pramuka butuh dana secara kelembagaan. Tapi, sekali lagi, harus ada sikap lebih jelas tentang individual yang menolak Pancasila di dalam tubuh Pramuka," kata Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 24 Juli 2017.
Baca: Adhyaksa Ngaku Sudah Lapor Presiden Soal Kehadirannya di Acara HTI
Imam mengatakan, pihaknya akan meminta keterangan Adhyaksa untuk mencari kebenaran soal keterkaitannya dengan organisasi yang telah dibubarkan pemerintah itu. Ia juga belum dapat memastikan apakah akan kembali mengalirkan dana kepada Pramuka atau tidak setelah Adhyaksa memberikan klarifikasi. "Belum. Nanti kita akan lihat."
Kendati demikian, ia menegaskan, pemerintah tak akan mengorbankan Pramuka secara kelembagaan, meski sang ketuanya diduga medukung HTI. Apalagi, Pramuka ini telah membentuk karakter pemuda, pelajar, mahasiswa ke arah yang lebih baik.
Baca: Adhyaksa Siap Menghadap Menpora Klarifikasi Tudingan Dukung HTI
Sebelumnya, Adhyaksa menyatakan siap bertemu Imam untuk mengklarifikasi masalah itu. Adhyaksa telah berkirim surat ke Menpora untuk mengklarifikasi tudingan itu. Adhyaksa mengaku telah menghadap ke Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
"Beliau kan orang sibuk, pejabat negara mungkin belum sempat membacanya. Kalau perlu saya menghadap, saya menghadap," kata Adhyaksa kepada Metrotvnews.com di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin 24 Juli 2017.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/Gbm6mm4k" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga membekukan dana Gerakan Pramuka Indonesia sebanyak Rp10 miliar. Kebijakan itu diambil karena adanya dugaan keterkaitan Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Kami sedang mendalami, karena Pramuka butuh dana secara kelembagaan. Tapi, sekali lagi, harus ada sikap lebih jelas tentang individual yang menolak Pancasila di dalam tubuh Pramuka," kata Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 24 Juli 2017.
Baca:
Adhyaksa Ngaku Sudah Lapor Presiden Soal Kehadirannya di Acara HTI
Imam mengatakan, pihaknya akan meminta keterangan Adhyaksa untuk mencari kebenaran soal keterkaitannya dengan organisasi yang telah dibubarkan pemerintah itu. Ia juga belum dapat memastikan apakah akan kembali mengalirkan dana kepada Pramuka atau tidak setelah Adhyaksa memberikan klarifikasi. "Belum. Nanti kita akan lihat."
Kendati demikian, ia menegaskan, pemerintah tak akan mengorbankan Pramuka secara kelembagaan, meski sang ketuanya diduga medukung HTI. Apalagi, Pramuka ini telah membentuk karakter pemuda, pelajar, mahasiswa ke arah yang lebih baik.
Baca:
Adhyaksa Siap Menghadap Menpora Klarifikasi Tudingan Dukung HTI
Sebelumnya, Adhyaksa menyatakan siap bertemu Imam untuk mengklarifikasi masalah itu. Adhyaksa telah berkirim surat ke Menpora untuk mengklarifikasi tudingan itu. Adhyaksa mengaku telah menghadap ke Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
"Beliau kan orang sibuk, pejabat negara mungkin belum sempat membacanya. Kalau perlu saya menghadap, saya menghadap," kata Adhyaksa kepada
Metrotvnews.com di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin 24 Juli 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
