medcom.id, Jakarta: Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault mengaku siap bertemu dengan Menpora Imam Nahrawi mengklarifikasi tudingan dirinya mendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Imbas tudingan itu, anggaran Kwarnas Pramuka yang dipimpinnya ditangguhkan Menpora.
Adhyaksa menjelaskan sejatinya telah berkirim surat ke Menpora untuk mengklarifikasi tudingan itu. Bahkan dia telah menghadap ke Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
"Beliau kan orang sibuk pejabat negara mungkin belum sempat membacanya. Kalau perlu saya menghadap, saya menghadaplah," kata Adhyaksa kepada Metrotvnews.com saat ditemui dalam suatu acara di PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin 24 Juli 2017.
Adhyaksa mengaku kapan pun siap dipanggil dan bertemu Menpora. Dalam kesempatan klarifikasi nanti Adhyaksa akan menegaskan bukan anggota organisasi HTI.
"Ya jelas lah saya bukan anggota. Saya diundang di situ saya memberikan komentar tentang khilafah. Tapi khilafah yang Rasyidah dalam Islam itu di akhir zaman. Bukan khilafah terus mengganti Pancasila," jelas dia.
Tudingan dirinya mendukung faham khilafah tak berdasar. Menurut Adhyaksa, sebagai sosok lama malang melintang di birokrasi dan memimpin organisasi kepemudaan tak mungkin ia menolak Pancasila.
"Saya Pancasilais saya sudah Lemhanas, saya ketua KNPI, saya menteri 5 tahun masa saya anti Pancasila. Faham saya nasionalis religius," jelasnya.
Sebelumnya, Menpora Imam Nahrawi yang ditemui pada saat acara Harlah PKB di DPP PKB mengatakan, pemerintah akan membekukan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang diduga berafiliasi dangan ormas anti Pancasila. Sambil menunggu penjelasan dari Adyaksa terkait video tersebut, Menpora sementara akan menagguhkan anggaran untuk Pramuka.
"Mungkin salah satu yang sempat mengemuka di DPR tentang Pramuka. Kalau sekarang masih kami pending bantuannya, sampai betul-betul ada klarifikasi, ada penjelasan," kata Imam di kantor DPP PKB Minggu Sore, 23 Juli 2017.
Kata Imam, ini adalah salah bentuk ketegasan pemerintah pasca terbitannya Perppu nomor 2 tahun 2017. Klarifikasi secara individu dari Adyaksa masih ditunggu.
"Sudah kami minta, sedang kami tunggu jawabannya. Sampai kemarin belum. Mungkin secara tertulis sudah diluncurkan, tapi belum masuk ke meja saya," ujarnya.
Imam menegaskan jika klarifikasi belum juga diberikan oleh Adyaksa langsung kepadanya, maka ia akan meninjau lebih jauh. Apakah itu perilaku individual atau sudah menjadi indentitas organisasi Pramuka.
"Kita pilih nanti. Apakah itu perilaku individual atau itu sudah menjadi ruh atau identitas indetifikasi. Kalau HTI jelas, selain perilaku individual juga identitas orang sudah jelas. Tapi Pramuka saya kira tida sejauh itu," ucapnya.
medcom.id, Jakarta: Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault mengaku siap bertemu dengan Menpora Imam Nahrawi mengklarifikasi tudingan dirinya mendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Imbas tudingan itu, anggaran Kwarnas Pramuka yang dipimpinnya ditangguhkan Menpora.
Adhyaksa menjelaskan sejatinya telah berkirim surat ke Menpora untuk mengklarifikasi tudingan itu. Bahkan dia telah menghadap ke Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
"Beliau kan orang sibuk pejabat negara mungkin belum sempat membacanya. Kalau perlu saya menghadap, saya menghadaplah," kata Adhyaksa kepada Metrotvnews.com saat ditemui dalam suatu acara di PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin 24 Juli 2017.
Adhyaksa mengaku kapan pun siap dipanggil dan bertemu Menpora. Dalam kesempatan klarifikasi nanti Adhyaksa akan menegaskan bukan anggota organisasi HTI.
"Ya jelas lah saya bukan anggota. Saya diundang di situ saya memberikan komentar tentang khilafah. Tapi khilafah yang Rasyidah dalam Islam itu di akhir zaman. Bukan khilafah terus mengganti Pancasila," jelas dia.
Tudingan dirinya mendukung faham khilafah tak berdasar. Menurut Adhyaksa, sebagai sosok lama malang melintang di birokrasi dan memimpin organisasi kepemudaan tak mungkin ia menolak Pancasila.
"Saya Pancasilais saya sudah Lemhanas, saya ketua KNPI, saya menteri 5 tahun masa saya anti Pancasila. Faham saya nasionalis religius," jelasnya.
Sebelumnya, Menpora Imam Nahrawi yang ditemui pada saat acara Harlah PKB di DPP PKB mengatakan, pemerintah akan membekukan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang diduga berafiliasi dangan ormas anti Pancasila. Sambil menunggu penjelasan dari Adyaksa terkait video tersebut, Menpora sementara akan menagguhkan anggaran untuk Pramuka.
"Mungkin salah satu yang sempat mengemuka di DPR tentang Pramuka. Kalau sekarang masih kami pending bantuannya, sampai betul-betul ada klarifikasi, ada penjelasan," kata Imam di kantor DPP PKB Minggu Sore, 23 Juli 2017.
Kata Imam, ini adalah salah bentuk ketegasan pemerintah pasca terbitannya Perppu nomor 2 tahun 2017. Klarifikasi secara individu dari Adyaksa masih ditunggu.
"Sudah kami minta, sedang kami tunggu jawabannya. Sampai kemarin belum. Mungkin secara tertulis sudah diluncurkan, tapi belum masuk ke meja saya," ujarnya.
Imam menegaskan jika klarifikasi belum juga diberikan oleh Adyaksa langsung kepadanya, maka ia akan meninjau lebih jauh. Apakah itu perilaku individual atau sudah menjadi indentitas organisasi Pramuka.
"Kita pilih nanti. Apakah itu perilaku individual atau itu sudah menjadi ruh atau identitas indetifikasi. Kalau HTI jelas, selain perilaku individual juga identitas orang sudah jelas. Tapi Pramuka saya kira tida sejauh itu," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
