medcom.id, Jakarta: Video kehadiran mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault pada acara HTI di Gelora Bung Karno pada 2013 menjadi polemik. Imbasnya, Menpora Imam Nahrawi menahan anggaran untuk Kwarnas Pramuka Nasional organisasi yang kini dipimpin Adyaksa.
Menanggapi hal itu Adhyaksa menjelaskan dirinya sudah melaporkan dan mengklarifikasi ke Presiden Joko Widodo. Bahkan dirinya juga telah mengklarifikasi ke Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Kepada 32 anggota BIN sudah saya jelaskan," kata Adhyaksa kepada Metrotvnews.com di sela-sela acara di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin 24 Juli 2017.
Adhyaksa menjelaskan kehadirannya dalam acara HTI itu hanya sebagai undangan, termasuk yang hadir di antaranya mantan Ketua Umum PP Muhamnadiyah Din Syamsudin.
Dalam video itu, Adhyaksa menyinggung soal khilafah. Adyaksa mengatakan khilafah yang dimaksud dalam pidatonya tersebut tidak ada kaitannya dengan tujuan mendirikan negara dan mengganti Ideologi Pancasila.
"Tetapi Khalifah yang didalam Islam itu di akhir zaman ada Iman Mahdi melawan Dajjal. Tidak ada kata-kata saya sedikitpun menggantikan Pancasila," tegas Adhyaksa.
Sebelumnya, Menpora Imam Nahrawi mengatakan, pemerintah akan membekukan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang diduga berafiliasi dangan ormas anti-Pancasila. Sambil menunggu penjelasan dari Adhyaksa terkait video itu, Imam akan menagguhkan sementara anggaran untuk Pramuka.
"Mungkin salah satu yang sempat mengemuka di DPR tentang Pramuka. Kalau sekarang masih kami pending bantuannya, sampai betul-betul ada klarifikasi, ada penjelasan," kata Imam di sela-sela acara Harlah PKB di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, 23 Juli 2017.
Kata Imam, ini adalah salah bentuk ketegasan pemerintah setelah diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Klarifikasi secara individu dari Adhyaksa masih ditunggu.
"Sudah kami minta, sedang kami tunggu jawabannya. Sampai kemarin belum. Mungkin secara tertulis sudah diluncurkan, tapi belum masuk ke meja saya," ujarnya.
Imam menegaskan jika klarifikasi belum juga diberikan oleh Adhyaksa langsung kepadanya, maka ia akan meninjau lebih jauh. Apakah itu perilaku individual atau sudah menjadi indentitas organisasi Pramuka.
"Kita pilih nanti. Apakah itu perilaku individual atau itu sudah menjadi ruh atau identitas indetifikasi. Kalau HTI jelas, selain perilaku individual juga identitas orang sudah jelas. Tapi Pramuka saya kira tida sejauh itu," ucapnya.
medcom.id, Jakarta: Video kehadiran mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault pada acara HTI di Gelora Bung Karno pada 2013 menjadi polemik. Imbasnya, Menpora Imam Nahrawi menahan anggaran untuk Kwarnas Pramuka Nasional organisasi yang kini dipimpin Adyaksa.
Menanggapi hal itu Adhyaksa menjelaskan dirinya sudah melaporkan dan mengklarifikasi ke Presiden Joko Widodo. Bahkan dirinya juga telah mengklarifikasi ke Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Kepada 32 anggota BIN sudah saya jelaskan," kata Adhyaksa kepada
Metrotvnews.com di sela-sela acara di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin 24 Juli 2017.
Adhyaksa menjelaskan kehadirannya dalam acara HTI itu hanya sebagai undangan, termasuk yang hadir di antaranya mantan Ketua Umum PP Muhamnadiyah Din Syamsudin.
Dalam video itu, Adhyaksa menyinggung soal khilafah. Adyaksa mengatakan khilafah yang dimaksud dalam pidatonya tersebut tidak ada kaitannya dengan tujuan mendirikan negara dan mengganti Ideologi Pancasila.
"Tetapi Khalifah yang didalam Islam itu di akhir zaman ada Iman Mahdi melawan Dajjal. Tidak ada kata-kata saya sedikitpun menggantikan Pancasila," tegas Adhyaksa.
Sebelumnya, Menpora Imam Nahrawi mengatakan, pemerintah akan membekukan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang diduga berafiliasi dangan ormas anti-Pancasila. Sambil menunggu penjelasan dari Adhyaksa terkait video itu, Imam akan menagguhkan sementara anggaran untuk Pramuka.
"Mungkin salah satu yang sempat mengemuka di DPR tentang Pramuka. Kalau sekarang masih kami pending bantuannya, sampai betul-betul ada klarifikasi, ada penjelasan," kata Imam di sela-sela acara Harlah PKB di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, 23 Juli 2017.
Kata Imam, ini adalah salah bentuk ketegasan pemerintah setelah diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Klarifikasi secara individu dari Adhyaksa masih ditunggu.
"Sudah kami minta, sedang kami tunggu jawabannya. Sampai kemarin belum. Mungkin secara tertulis sudah diluncurkan, tapi belum masuk ke meja saya," ujarnya.
Imam menegaskan jika klarifikasi belum juga diberikan oleh Adhyaksa langsung kepadanya, maka ia akan meninjau lebih jauh. Apakah itu perilaku individual atau sudah menjadi indentitas organisasi Pramuka.
"Kita pilih nanti. Apakah itu perilaku individual atau itu sudah menjadi ruh atau identitas indetifikasi. Kalau HTI jelas, selain perilaku individual juga identitas orang sudah jelas. Tapi Pramuka saya kira tida sejauh itu," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
