NEWSTICKER
Presiden Joko Widodo. Foto: Medco.id/Damar Iradat
Presiden Joko Widodo. Foto: Medco.id/Damar Iradat

Jokowi Tantang DPR Selesaikan Omnibus Law 100 Hari

Nasional Omnibus Law
Desi Angriani • 16 Januari 2020 13:16
Jakarta: Presiden Joko Widodo bakal mengapresiasi anggota DPR bila pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan tuntas cepat. Kedua naskah akademik omnibus law tersebut akan diserahkan pekan depan.
 
"Saya akan angkat dua jempol kalau DPR bisa selesaikan ini dalam 100 hari," kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Ritz-Carlton, Pasific Place, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.
 
Jokowi menyadari pembahasan beleid (kebijakan) dua omnibus law itu tidak mudah. Pasalnya, terdapat 79 undang-undang dan 1.244 pasal yang mesti direvisi DPR.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini memang ruwet," kata dia.
 
Namun, dia menyebut konsep tersebut menjadi jalan tercepat pemerintah menyelesaikan persoalan fundamental atau ruwetnya perizinan baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, hingga kabupaten/kota.
 
"Kalau UU kita kaku, peraturan pemerintah kaku, peraturan daerah kaku. Perubahan yang ada jadi tidak bisa direspons dengan cepat. Kita tercegat dan terhambat oleh aturan-aturan yang berlaku," terang Jokowi.
 
Ia berharap kerja sama DPR menuntaskan pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan memberikan dampak besar terhadap pergerakan roda ekonomi Indonesia. Di antaranya, masuknya aliran dana asing dan investasi ke dalam negeri meski dilanda ketidakpastian global.
 
"Kalau ini nanti betul-betul keluar akan ada perubahan besar sekali dalam pergerakan ekonomi kita dan pergerakan kebijakan-kebijakan kita," kata dia.
 
RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mengamendemen 79 undang-undang dan 1.244 pasal. Substansinya mencakup 11 klaster yakni penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi.
 
Namun, naskah akademik RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut terkendala sejumlah poin ketenagakerjaan mengenai upah minimum, outsourcing, pekerja asing, uang pesangon, jam kerja, dan sanksi.
 
Sementara itu, naskah omnibus law Perpajakan sudah rampung mencakup pendanaan investasi, sistem teritori, subjek pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, keadilan iklim berusaha, dan fasilitas.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif