Presiden Joko Widodo. Foto: Medcom.id/Desi Angriani
Presiden Joko Widodo. Foto: Medcom.id/Desi Angriani

Jokowi Perintahkan Naskah Akademik Omnibus Law Dikebut

Nasional Kabinet Jokowi-Maruf Omnibus Law 100 Hari Jokowi-Maruf
Desi Angriani • 15 Januari 2020 14:28
Jakarta: Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya segera menuntaskan naskah akademik dan draf rancangan omnibus law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan. Kedua produk hukum tersebut harus rampung sebelum 100 hari kerja pemerintahan periode Jokowi-Ma'ruf Amin yang jatuh pada 28 Januari 2020.
 
"Kita mentargetkan omnibus law ini selesai sebelum 100 hari kerja. Target kita harus selesai," tegas Jokowi membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.
 
Menurut dia, pengajuan RUU harus memiliki timeline khusus agar sampai ke DPR tepat waktu. Pendekatan terhadap sejumlah organisasi yang bersinggungan dengan ketenagakerjaan dan perpajakan juga harus dilakukan secara paralel.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya minta ada timeline yang jelas kemudian persoalan yang ada segera disampaikan sehingga kita bisa menyelesaikan," ungkap dia.
 
Jokowi yakin Indonesia akan menjadi pusat gravitasi ekonomi di kawasan regional Asia melalui reformasi perpajakan. Hal ini seiring meningkatnya kemudahan berusaha dan iklim investasi di dalam negeri.
 
"Saya harapkan memberikan dampak bagi penciptaan lapangan kerja di negara kita," pungkas dia.
 
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mengamendemen 82 Undang-Undang dan 1.194 pasal. Substansinya mencakup 11 klaster yakni Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi.
 
Namun, naskah akademik Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja terkendala pada masalah upah minimum, outsourcing, pekerja asing, uang pesangon, jam kerja, dan sanksi.
 
Sementara itu, naskah akademik Omnibus Law Perpajakan yang mencakup Pendanaan Investasi, Sistem Teritori, Subjek Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Wajib Pajak, Keadilan Iklim Berusaha, dan Fasilitas sudah rampung.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif