Presiden Joko Widodo. Foto: Medcom.id/Damar Iradat
Presiden Joko Widodo. Foto: Medcom.id/Damar Iradat

Jokowi Ultimatum Menterinya Terkait Omninus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional Omnibus Law
Desi Angriani • 06 Januari 2020 15:07
Jakarta: Presiden Joko Widodo mendesak para menterinya segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. RUU yang mengamendemen 82 UU dan 1.194 pasal tersebut mandek di pembahasan ketenegakerjaan.
 
"Paling lambat minggu depan yang berkaitan dengan omnibus law dapat diselesaikan," ujar Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020.
 
Jokowi memerintahkan jajarannya segera menyerahkan draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke DPR. Pasalnya, aturan perundang-undangan ini dapat memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia. Khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Harus dapat segera diselesaikan," tegasnya.
 
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja terkendala soal definisi jam kerja, prinsip easy hiring, flexibel hour, serta upah dan pesangon bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
 
"Aspek lapangan pekerjaan masih dalam pembahasan menteri. Jadi belum final," kata Airlangga, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019.
 
Subtansi RUU Cipta Lapangan Kerja mencakup Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.
 
Sementara itu, RUU Omnibus Law Perpajakan rampung pada Desember 2019. Rancangan itu mencakup Pendanaan Investasi, Sistem Teritori, Subjek Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Wajib Pajak, Keadilan Iklim Berusaha, dan Fasilitas.
 
Adapun substansi perpajakan dan kebijakan fiskal yang terdapat di dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan masuk Omnibus Law Perpajakan.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif