Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Serikat Pekerja Tolak Sistem Upah per Jam

Nasional tenaga kerja Omnibus Law
Nur Azizah • 28 Desember 2019 15:39
Jakarta: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Kehadiran aturan ini dinilai bakal merevisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya soal pengupahan.
 
"Isi omnibus law tersebut sangat merugikan buruh. Antara lain pengurangan nilai pesangon, pembebasan TKA (tenaga kerja asing) buruh kasar, penggunaan outsourcing (alih daya) yang masif, jam kerja yang fleksibel, termasuk upah bulanan diubah menjadi upah per jam," kata Presiden KSPI Said Iqbal di kawasan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu, 28 Desember 2019.
 
Menurut dia, sistem upah per jam membuat buruh berpotensi menerima uang lebih rendah dari upah minimum. Jika ini diterapkan, jelas dia, pengusaha bisa secara sepihak menentukan jumlah jam bekerja buruh.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menyampaikan prinsip upah minimum yang berlaku saat ini menjadi jaring pengaman agar buruh tidak absolut miskin. Hal ini terkandung dalam konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan UU Ketenagakerjaan.
 
Said berpendapat RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tak berpihak kepada buruh. "Peran negara untuk melindungi rakyat kecil yang hanya mengandalkan upah minimum dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya menjadi hilang," pungkas dia.
 
Pemerintah merancang skema upah per jam untuk mendukung fleksibilitas tenaga kerja. Skema ini diberikan kepada pekerja dengan waktu kerja yang berada di bawah ketentuan UU Ketenagakerjaan.
 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan waktu kerja dalam UU Ketenagakerjaan diatur sebanyak 40 jam per minggu. Nantinya, upah per jam dikhususkan pekerja yang bekerja di bawah 35 jam per minggu.
 
"Maka ada fleksibilitas itu. Nanti di bawah itu hitungannya per jam," kata Ida usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 27 Desember 2019.
 
Ida menjelaskan hal itu menciptakan fleksibilitas bagi dunia usaha dan pekerja. Pasalnya, banyak sektor yang membutuhkan tenaga kerja dengan skema beberapa jam.
 
Dia memastikan kebijakan upah per jam tidak akan menghapus skema upah bulanan. Upah bulanan tetap digunakan untuk tenaga kerja dengan waktu kerja 40 jam per minggu.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif