NEWSTICKER
Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Upah Per Jam Dukung Fleksibilitas Tenaga Kerja

Nasional Omnibus Law
Damar Iradat • 27 Desember 2019 16:02
Bogor: Pemerintah merancang skema upah per jam untuk mendukung fleksibilitas tenaga kerja. Skema ini diberikan kepada tenaga kerja yang berada di bawah ketentuan waktu kerja pada Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan waktu kerja dalam UU Ketenagakerjaan diatur sebanyak 40 jam per minggu. Nantinya, upah per jam akan dikhususkan pekerja yang bekerja di bawah 35 jam per minggu.
 
"Maka ada fleksibilitas itu. Nanti di bawah itu hitungannya per jam," kata Ida usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 27 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ida menjelaskan hal itu menciptakan fleksibilitas bagi dunia usaha dan pekerja. Pasalnya, banyak sektor yang membutuhkan tenaga kerja dengan skema beberapa jam.
 
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu telah mengomunikasikan kebijakan itu dengan pelaku usaha dan serikat pekerja. Skema penghitungan upah per jam segera ditentukan.
 
"Pasti ada ketentuannya dong, ada formula penghitungannya," jelas dia.
 
Dia memastikan kebijakan upah per jam tidak akan menghapus skema upah bulanan. Upah bulanan tetap digunakan untuk tenaga kerja dengan waktu kerja 40 jam per minggu.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif