Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon. Foto: Susanto/MI
Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon. Foto: Susanto/MI

Demokrat Tolak Usulan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional Amendemen UUD 45
Arga sumantri • 28 November 2019 15:38
Jakarta: Partai Demokrat menolak wacana pemilihan presiden dikembalikan ke MPR. Memilih presiden merupakan hak rakyat.
 
"Hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya ini tidak boleh dicabut dan dibatalkan," kata Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon di Jakarta, Kamis, 28 November 2019.
 
Menurut Jansen, nasib Indonesia akan ditentukan tangan sembilan pimpinan Parlemen dan ketua umum partai politik bila proses pemilihan kepala negara dikembalikan kepada MPR. Kondisi itu menghilangkan rasa keadilan bagi rakyat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Memilih langsung presiden inilah salah satu hak politik yang hilang di era Orde Baru. Masa kita mau mundur ke belakang lagi," ujarnya.
 
Sistem pemilihan langsung yang seharusnya diperbaiki bila ada kekurangan. Misalnya, dengan cara menguatkan lembaga pengawasan untuk menekan politik uang.
 
"Memang ada jaminan kalau dipilih oleh MPR pasti akan bersih dari money politics?" ujarnya.
 
Dia menilai ambang batas parlemen sebagai syarat mengusung calon presiden dan wakil presiden juga perlu dikurangi. Langkah ini akan menambah kandidat presiden yang dapat dipilih rakyat.
 
"Selain masyarakat jadi punya banyak alternatif pilihan, juga tidak akan terjadi pembelahan kepada dua kelompok secara ekstrem seperti Pilpres kemarin," ungkapnya.
 
Pemilu legislatif dan pemilu presiden juga sebaiknya dipisah. Pemilu serentak dinilai membuat situasi politik semakin panas.
 
"Jadi kami Demokrat menolak mengembalikan kedaulatan rakyat memilih presiden ini ke tangan MPR. Kalau ada kekurangan mari kita perbaiki," pungkasnya.
 
Pengurus Besar NahdlatulnUlama (PBNU) merekomendasikan pemilihan presiden dan wakil presiden kembali dipilih MPR. Hal itu disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo usai bertemu Ketua PBNU Said Aqil Siraj di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu, 27 November 2019.
 
Rekomendasi PBNU itu disebut berdasarkan hasil Musyawarah Alim Ulama yang digelar di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat 2012.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif