NEWSTICKER
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid. Foto: MI/Atet Dwi Pramadia
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid. Foto: MI/Atet Dwi Pramadia

PKS: Perubahan Sistem Pemilihan Presiden Bukan Prioritas

Nasional pilpres Amendemen UUD 45
Whisnu Mardiansyah • 28 November 2019 15:44
Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk membahas sistem pemilihan presiden dalam amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pernyataan ini menyusul rekomendasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang ingin pemilihan presiden dikembalikan kepada MPR.
 
"Kemarin Presiden PKS (Sohibul Iman) memberikan sikap yaitu kalau melihat realita yang ada sekarang dan prioritasnya, maka prioritasnya bukan untuk amendemen," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 November 2019.
 
Menurut dia, terlalu dini untuk membahas amendemen terbatas UUD 1945 di tengah masa kerja MPR yang baru dua bulan. Setidaknya butuh kajian selama dua tahun untuk membahas amendemen UUD.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau perkiraan saya tahun terbaik ya 2020-2021 untuk membahas lebih serius soal isu amendemen ini," ucap Wakil Ketua MPR itu.
 
Rekomendasi dari PBNU dianggap sebatas aspirasi. MPR memang tengah menampung seluas-luasnya masukan dari elemen masyarakat, temasuk PBNU.
 
"Semua bisa memberikan masukan. Tapi agar masukan itu jadi amendemen, ada jalurnya. Itulah Pasal 37 ayat 1, 2, 3, 4 (UUD)," pungkas dia.
 
PBNU mengusulkan presiden dan wakil presiden kembali dipilih MPR.Rekomendasi PBNU itu berdasarkan hasil musyawarah alim ulama di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat, pada 2012.
 
"Intinya adalah PBNU merasa pemilihan presiden dan wapres (wakil presiden) lebih bermanfaat, bukan lebih baik, lebih tinggi kemaslahatannya, lebih baik dikembalikan ke MPR ketimbang (dipilih rakyat) langsung," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo usai bertemu Ketua PBNU Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Rabu, 27 November 2019.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif