Jakarta: Sebanyak empat kementerian telah melaporkan perampingan birokrasi di lingkungan masing-masing. Perampingan sistem jabatan eselon diperlukan demi efektivitas dan efisiensi birokrasi.
"Kemen PAN-RB selesai, Kemenkeu (Kementerian Keuangan) selesai, Kementrian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) selesai di eselon I-nya. Kemudian Kementrian Desa mulai dengan mengurangi pejabat eselon I-nya. Jadi ini perampingan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa 10 Desember 2019.
Tjahjo meminta kementerian dan lembaga lain mengikuti langkah empat kementerian itu. Perampingan bisa dimulai dengan memangkas eselon I dan eselon II. Eselon IV, kata Tjahjo, harus dipangkas habis.
"Jadi silakan kementerian maupun lembaga dan daerah, mau mengurangi pejabat eselon I, II silakan. Tapi yang penting 4-5 harus habis," ujar dia.
Mantan Menteri Dalam Negeri itu mengingatkan langkah itu dilakukan untuk mendukung visi Presiden Joko Widodo. Jokowi, kata dia, ingin birokrasi Indonesia tak rumit.
"Kami ditargetkan Pak Jokowi, karena ini menyangkut pelayanan masyarkat," jelas politikus PDI Perjuangan itu.
Rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian muncul dalam pidato pelantikan Presiden Joko Widodo, Minggu, 20 Oktober 2019. Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran.
Investasi penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Birokrasi panjang, kata Jokowi, harus dipangkas. Hal itu dianggap penting untuk memberikan stimulus positif terhadap perekonomian Indonesia di masa mendatang.
"Eselon harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.
Jakarta: Sebanyak empat kementerian telah melaporkan perampingan birokrasi di lingkungan masing-masing. Perampingan sistem jabatan eselon diperlukan demi efektivitas dan efisiensi
birokrasi.
"Kemen PAN-RB selesai, Kemenkeu (Kementerian Keuangan) selesai, Kementrian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) selesai di eselon I-nya. Kemudian Kementrian Desa mulai dengan mengurangi pejabat eselon I-nya. Jadi ini perampingan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa 10 Desember 2019.
Tjahjo meminta kementerian dan lembaga lain mengikuti langkah empat kementerian itu. Perampingan bisa dimulai dengan memangkas eselon I dan eselon II. Eselon IV, kata Tjahjo, harus dipangkas habis.
"Jadi silakan kementerian maupun lembaga dan daerah, mau mengurangi pejabat eselon I, II silakan. Tapi yang penting 4-5 harus habis," ujar dia.
Mantan Menteri Dalam Negeri itu mengingatkan langkah itu dilakukan untuk mendukung visi
Presiden Joko Widodo. Jokowi, kata dia, ingin birokrasi Indonesia tak rumit.
"Kami ditargetkan Pak Jokowi, karena ini menyangkut pelayanan masyarkat," jelas politikus PDI Perjuangan itu.
Rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian muncul dalam pidato pelantikan Presiden Joko Widodo, Minggu, 20 Oktober 2019. Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran.
Investasi penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Birokrasi panjang, kata Jokowi, harus dipangkas. Hal itu dianggap penting untuk memberikan stimulus positif terhadap perekonomian Indonesia di masa mendatang.
"Eselon harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
