Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini--Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini--Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Koordinasi Dinilai Kusut Bila DPT Diurus Kemendagri

Nasional DPT di Kemendagri
Fachri Audhia Hafiez • 03 Desember 2019 14:09
Jakarta: Koordinasi penyelenggaraan pemilu dinilai semakin rumit bila penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Koordinasi penyelenggaraan pemilu selama ini satu pintu, melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).
 
"Kalau itu terpisah dipegang lembaga lain, membuat makin panjang mata rantai koordinasi dan birokrasi penyelenggaraan tahapan," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini kepada Medcom.id, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019.
 
KPU dijamin konstitusi menyelenggarakan pemilu dan berwenang memutakhirkan DPT. Menurut dia, data yang dimiliki Kemendagri juga harus dipastikan faktualitas dan validitasnya meski sudah mempunyai sistem informasi administrasi kependudukan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Apakah orang masih tinggal sesuai dengan alamatnya, sudah meninggal dunia sudah berpindah atau belum atau sudah beralih status menjadi TNI-Polri, ataukah sudah beralih kewarganegaraan itu kan dilakukan oleh KPU," jelas Titi.
 
Menurut Titi, penyelesaian masalah DPTada pada sinkronisasi data pemilih. Perdebatan soal DPT diyakini tak muncul bila kesesuaian ada data.
 
"Jangan sumber data itu berasal dari banyak pihak. Sumber data itu satu saja, misal sumber pemutakhiran pemilih adalah DPT pemilu terakhir," ujar Titi.
 
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menginginkan pengurusan DPT ditangani dan diurus Kemendagri. Hal itu dinilai efektif dan efisien.
 
Selama ini, Kemendagri menyediakan DP4 buat proses penyusunan DPT. Kemudian, KPU menyinkronisasi, melakukan penelitian, dan pencocokan data sebelum ditetapkan menjadi DPT.
 
Mardani menyebut penetapan DPT bisa ditangani Kemendagri agar tak memakan waktu panjang. Hal ini akan diusulkan Komisi II DPR buat masukrevisi Undang-Undang Nomor 17Tahun 2017 tentang Pemilu.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif