Wakil Ketua Pansus revisi Undang-Undang Terorisme Mayjen (Purn) Supiadin Aries Saputra. (Foto: MI/Mohamad Irfan).
Wakil Ketua Pansus revisi Undang-Undang Terorisme Mayjen (Purn) Supiadin Aries Saputra. (Foto: MI/Mohamad Irfan).

Pansus RUU Terorisme: Pelibatan TNI Diatur PP dan Perpres

Nasional revisi uu terorisme
Whisnu Mardiansyah • 22 Mei 2018 03:27
Jakarta: Wakil Ketua Pansus revisi Undang-Undang Terorisme Mayjen (Purn) Supiadin Aries Saputra meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. PP diperlukan agar TNI lebih cepat bergerak dalam penindakan aksi teror. 

"UU TNI itu perlu dibikin PP. Karena sampai saat ini sudah 14 tahun, tugas sebagai alat pengamanan negara itu belum ada PP-nya," kata Supiadin di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 21 Mei 2018. 

Baca juga: Pelibatan Militer Lawan Terorisme Hal Biasa di Negara Maju

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Politisi Partai NasDem itu meminta PP itu sudah keluar dalam 100 hari pascarevisi UU Terorisme. Hal ini bertujuan agar TNI bergerak cepat dalam penanggulangan terorisme.  "Kalau dia (pemerintah) dalam 100 hari enggak bisa buat PP penjabaran UU teroris ini, bukan salah kami. Memangnya UU itu begitu diserahkan langsung bisa operasional? Enggak," tegas Supiadin. 

Baca juga: RUU Terorisme Diklaim Terbaik di Dunia

Untuk jangka panjangnya, Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres). Untuk Perpres ditargetkan satu tahun.

"Perpres itu adalah bentuk keputusan politik antara pemerintah dan DPR. Kan tidak mungkin setiap ada kejadian teroris pemerintah ngomong ke DPR, gimana nih? Sementara pembunuhan terus berjalan. Nunggu. Makanya dibikin hitam dan putih Perpres," pungkasnya. 




(HUS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi