NEWSTICKER
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting. Dok. Medcom.id
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting. Dok. Medcom.id

Evi Ginting Sebut Putusan DKPP Cacat Hukum

Nasional kpu dkpp
Kautsar Widya Prabowo • 19 Maret 2020 19:51
Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting keberatan dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikanya karena melanggar kode etik. Evi menyebut keputusan DKPP yang tertuang dalam perkara nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tersebut cacat hukum.
 
Evi merinci beberapa kesalahan yang telah dilakukan DKPP. Pihak pengadu, calon anggota legislatif Partai Gerindra daerah pemilihan Kalimantan Barat, VI, Hendri Makaluasc, telah mencabut aduan dalam sidang DKPP pada 13 November 2019.
 
"Dengan pencabutan aduan oleh pengadu maka diartikan pengadu sudah menerima dan sudah tidak ada lagi pihak yang dirugikan," ujar Evi dalam konferensi pers di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Maret 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


DKPP tidak dapat melanjutkan pemeriksaan etik selama tidak ada pihak yang dirugikan dan mengajukan pengaduan pelanggaran etik. Langkah DKPP menggelar sidang etik telah melampaui kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 
"DKPP sebagai lembaga peradilan etik yang pasif atau DKPP dapat bertindak bila ada pihak yang dirugikan," tuturnya.
 
Sengketa perolehan suara Hendri Makaluasc, kata Evi, sudah diselesaikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK). KPU sejauh ini berpegang teguh terhadap keputusan MK sebagaimana yang diatur dalam pasal 24c ayat 1 UUD 1945 .
 
"MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu," jelasnya.
 
Baca: KPU Pelajari Pemecatan Evi Novida Ginting
 
Kesalahan kembali dilakukan DKPP ketika menggelar sidang pleno yang hanya dihadiri empat orang anggota. Padahal dalam pasal 36 ayat 2 peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, mewajibkan paling sedikit lima orang anggota DKPP hadir dalam sidang pleno.
 
"Putusan ini cacat hukum akibatnya batal demi hukum dan mestinya tidak dapat dilaksanakan," pungkasnya.
 
Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Evi Ginting. Dia dianggap mengintervensi jajaran Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) pada penetapan calon legislatif DPRD Kalbar.
 
"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu tujuh Evi Novida Ginting selaku anggota KPU RI sejak keputusan ini dibacakan," kata Plt Ketua DKPP Muhammad saat membacakan putusan di Jakarta, 18 Maret 2020.
 
Baca: DKPP Memberhentikan Komisioner KPU Evi Novida Ginting
 
DKPP meminta Presiden Joko Widodo menjalankan putusan tersebut. Yakni, memberhentikan Evi Novida Ginting dalam waktu tujuh hari sejak putusan dibacakan.
 
DKPP juga memberi sanksi peringatan keras kepada elite KPU. Ketua KPU Arief Budiman dan komisioner lain tak luput dari hukuman itu.
 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif