Mahfud: Indonesia Berada di Ambang Resesi

Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Indonesia berada di ambang resesi. Kenyataan resesi dinilai tidak dapat dihindarkan. "Kalau secara logika ilmu dan kecenderungan metodologi yang ada, September kita akan memasuki apa yang dimaksud resesi ekonomi," kata Mahfud saat membuka kegiatan rapat koordinasi bersama dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2020. Mahfud mengatakan kondisi ini mengharuskan semua unsur pemerintahan bekerja keras dalam penanggulanan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Menurut dia, resesi tidak sama dengan krisis. Resesi berarti pertumbuhan ekonomi berada di bawah nol secara berturut-turut dalam dua kuartal. "Kita sudah minus 5,32 (persen) yang kuartal kemarin. Kuartal berikutnya ini menurut perhitungan lembaga, Indonesia pada kuartal depan akan minus antara minus 0,5 sampai 1,5 (persen)," jelas Mahfud.   Baca: RI Diprediksi Resesi, Masyarakat tak Perlu Panik Mahfud berharap Indonesia dapat keluar dari resesi kalau pertumbuhan kuartal selanjutnya di bawah nol. Dia meminta seluruh kementerian bekerja keras memulihkan ekonomi sekaligus menangani covid-19. Mahfud menjelaskan sejumlah program utama pemerintah mesti diperhatikan. Antara lain, Indonesia aman dari covid-19 dan Indonesia sehat. "Artinya di sini ada pelayanan kesehatan berbasis gotong royong yang dipandu oleh pemerintah dengan program-programnya yang didukung oleh UU Nomor 2 Tahun 2020," jelas dia.     Kemudian, program Indonesia berdaya. Artinya, ada peningkatan daya beli  dan peningkatan ekonomi rakyat. Lalu, Indonesia tumbuh lewat program peningkatan penerimaan negara. Terakhir, Indonesia bekerja yang salah satu programnya melalui percepatan penyerapan tenaga kerja. "Maka arah kebijakan tentang lima situasi yang akan dipilih ini tadi, itulah yang kemudian dituangkan di dalam kebijakan dalam penanggulangan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," ucap Mahfud. Mahfud menuturkan Presiden Joko Widodo telah meminta pemerintah pusat dan daerah segera membelanjakan seluruh anggaran. Sehingga, ekonomi rakyat dapat bergerak dan memicu rakyat melakukan kegiatan ekonominya. "Presiden dalam beberapa rapat berkali-kali segera belanjakan uang yang disediakan oleh APBN dan APBD, tetapi tetap secara benar, tetap di dalam kerangka hukum yang benar," ujarnya.