Pembukaan Masa Sidang, Ketua DPR Soroti Hepatitis hingga Pemulihan Ekonomi Nasional

Jakarta: DPR membuka masa Persidangan V Tahun Sidang 2021–2022. Sejumlah hal yang menjadi perhatian khusus publik, dibahas pada masa sidang kali ini. Pembukaan sidang diawali dengan ucapan selamat Idulfitri 1443 Hijriah bagi masyarakat. Termasuk, anggota dewan yang baru selesai menjalani reses sejak 15 April 2022. “Menjadi kebahagiaan kita semua, dapat merayakan idulfitri bersama keluarga, sanak saudara, dan masyarakat di daerahnya masing-masing, setelah 2 tahun ini idulfitri dirayakan secara terbatas,” kata Ketua DPR Puan Maharani dalam pidatonya yang dibacakan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Mei 2022. Puan mengapresiasi kepada Pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh pihak yang telah bekerja maksimal gar perjalanan mudik idulfitri tahun ini berjalan baik. Menurut Puan, pelaksanaan mudik idulfitri dapat berjalan kondusif berkat gotong royong dan kerja bersama. “Kerja bersama, gotong royong, yang telah kita lakukan memberikan dampak positif yang memperlihatkan kasus covid-19 yang terus mengalami tren penurunan, vaksinasi yang terus meningkat, dan kegiatan sosial serta ekonomi masyarakat mulai kembali pulih secara bertahap. Inilah kekuatan nasional kita, kebersamaan seluruh anak bangsa dan komponen bangsa, yang dipersatukan dalam semangat gotong royong menghadapi pandemi covid-19,” kata Puan. Baca: DPR Bakal Panggil Mendagri Soal Pelantikan 5 Pj Kepala Daerah Dengan perkembangan situasi pandemi covid-19 saat ini dan penanganan dampak yang semakin kondusif, DPR berharap pemulihan sosial dan ekonomi pada 2023 semakin membaik. Puan berharap ancaman pandemi covid-19 berkurang dan tetap diantisipasi. “Masa Persidangan V, akan berisikan sejumlah agenda strategis, yaitu antara lain penuntasan pembahasan sejumlah RUU pada pembicaraan tingkat pertama, pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEMPPKF) untuk APBN Tahun Anggaran 2023,” kata dia. Puan mengatakan perlunya pemerintah bersama DPR mengantisipasi kebijakan dan ketahanan fiskal pada 2022 untuk merespons perkembangan perekonomian global yang membenani keuangan negara. Dia menggarisbawahi pentingnya persiapan tahapan Pemilu 2024 yang sudah dimulai tahun ini. “Tahun Anggaran 2023, merupakan APBN yang akan diselenggarakan dalam konsolidasi fiskal, di mana batas defisit kembali menjadi maksimum 3 persen dari PDB. Selama ini relaksasi defisit yang melebar digunakan untuk menanganai dampak pandemi covid-19,” kata Puan.     DPR dan pemerintah harus terus mewaspadai berbagai tantangan besar yang dihadapi perekonomian Indonesia pada hari-hari ke depan. Dari sisi domestik, kata Puan, dampak krisis pandemi covid-19 masih meninggalkan luka bagi perekonomian. “Antara lain tingkat kemiskinan dan pengangguran masih belum kembali ke level sebelum pandemi serta terjadinya learning loss di kalangan pelajar dan dunia usaha yang belum pulih sepenuhnya,” kata mantan Menko PMK tersebut. Tak hanya itu, tensi geopolitik Rusia dan Ukrania yang berkepanjangan berdampak pada peningkatan harga komoditas global yang turut mendorong risiko peningkatan inflasi di dalam negeri. Bahkan, APBN Tahun Anggaran 2023 dinilai akan menanggung sejumlah beban keuangan negara yang diakibatkan oleh perkembangan dan dinamika perekonomian global, khususnya terkait dengan minyak bumi. “Dengan kondisi yang demikian maka kebijakan fiskal dalam mengoptimalkan ruang fiskal APBN 2023 yang tersedia untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional perlu dirancang secara cermat, memprioritaskan penuntasan program strategis nasional yang sedang berjalan,” kata Puan. Kemudian, memperkuat program pelayanan umum pemerintah dalam urusan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan, ekonomi rakyat, dan penciptaan lapangan kerja. Puan menyatakan DPR akan memberikan perhatian pada KEM PPKF 2023 agar dapat mewujudkan APBN Tahun Anggaran 2023 yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. “Negara harus hadir dalam mempermudah kehidupan rakyat dalam mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera,” tegas Puan. Di sisi lain, DPR akan mengarahkan fungsi pengawasan terhadap sejumlah isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap alat kelengkapan dewan. DPR akan memprioritaskan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian di tengah masyarakat. Permasalahan yang disorot legislatif, antara lain; Permasalahan Penyakit Hepatitis Akut yang sampai saat ini belum diketahui penyebabnya dan menyerang anak dengan rentang usia1-17tahun; Permasalahan Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak; Aturan pelonggaran aktivitas dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)  di Jawa Bali; Ketentuan penerapan Pembelajaran Tatap Muka di sekolah berdasarkan level PPKM; Langkah-langkah Pemerintah dalam menghadapi kenaikan kasus Covid-19 setelah masa mudik Lebaran; Insiden kerusuhan di Expo Waena, Kota Jayapura; Capaian Program Vaksinasi dan Booster Covid-19; Pembahasan Tahapan, Program dan Jadwal, penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Selanjutnya, pada pasa persidangan ini juga, DPR bersama pemerintah dan DPD akan memprioritaskan menuntaskan RUU yang saat ini berada dalam pembahasan Pembicaraan Tingkat I. "Pembentukan Undang-Undang yang diselenggarakan oleh DPR dan pemerintah, saat ini difokuskan pada upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dan mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional,” kata Puan. Masa Persidangan V DPR Tahun Sidang 2021–2022 akan dimulai sejak 17 Mei hingga 7 Juli 2022. Anggota DPR diingatkan untuk selalu bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat.