Jakarta: Penunjukan Suharso Monoarfa menggantikan Romahurmuziy sebagai ketua umum PPP disebut bebas dari intervensi. Kasak-kusuk pemilihan Suharso lantaran dia dekat dengan Presiden Joko Widodo pun tak berdasar.
Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi mengatakan penunjukan Suharso yang sebelumnya sebagai pelaksana tugas hingga pengukuhan tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi. Kesepakatan final murni hasil keputusan rapat harian partai.
"Tidak ada intervensi dari eksternal atas keputusan itu. Rapat harian DPP mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Dari pengurus harian DPP itu sendiri juga dari para senior partai," ujar Arwani di Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019.
Arwani menegaskan munculnya nama Suharso berdasarkan keputusan rapat. Pergantian ketua umum sangat dibutuhkan mengingat roda partai harus terus bergerak.
"PPP ini yang sempat terhenti di tengah jalan karena 'sopirnya' tidak sanggup untuk melanjutkan lagi. Saya kira keputusan rapat harian itu nanti akan dibawa ke Mukernas," kata dia.
Baca juga: PPP Move On dari Romahurmuziy
Mengacu pada peraturan AD/ART pasal 13 ayat 1 seharusnya pengganti Ketua Umum adalah wakilnya. Namun, kata Arwani, kebutuhan dan penilaian partai lebih layak dijatuhkan kepada Suharso.
"Kalau dari jajaran waketum dinilai atau merasa tidak mampu atau tidak mau tentu ada hal-hal yang harus dicari," tutur Arwani.
Arwani tidak ambil pusing dengan penentuan ketua umum berdasarkan peraturan AD/ART. Dia lebih menginginkan partainya bergerak dengan orang yang tepat.
"Kalau menurut saya yang kita butuhkan sekarang partai ini segera bergerak kembali. Memastikan mesin partai bergerak. Jadi tidak perlu lama-lama untuk berdebat siapa dan sebagainya," ungkapnya.
Penentuan pengganti masih bisa berubah. Itu, kata Arwani, tergantung dari keputusan saat Mukernas nanti.
"Teman-teman yang lain harus menghargai pendapat peserta Mukernas. Itu adalah salah satunya dari pengurus DPW PPP se-Indonesia. Nanti mau menyampaikan seperti apa," pungkasnya.
Baca juga: Nahdiyin Sumenep Terpukau Performa Ma'ruf saat Debat
Jakarta: Penunjukan Suharso Monoarfa menggantikan Romahurmuziy sebagai ketua umum PPP disebut bebas dari intervensi. Kasak-kusuk pemilihan Suharso lantaran dia dekat dengan Presiden Joko Widodo pun tak berdasar.
Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi mengatakan penunjukan Suharso yang sebelumnya sebagai pelaksana tugas hingga pengukuhan tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi. Kesepakatan final murni hasil keputusan rapat harian partai.
"Tidak ada intervensi dari eksternal atas keputusan itu. Rapat harian DPP mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Dari pengurus harian DPP itu sendiri juga dari para senior partai," ujar Arwani di Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019.
Arwani menegaskan munculnya nama Suharso berdasarkan keputusan rapat. Pergantian ketua umum sangat dibutuhkan mengingat roda partai harus terus bergerak.
"PPP ini yang sempat terhenti di tengah jalan karena 'sopirnya' tidak sanggup untuk melanjutkan lagi. Saya kira keputusan rapat harian itu nanti akan dibawa ke Mukernas," kata dia.
Baca juga:
PPP Move On dari Romahurmuziy
Mengacu pada peraturan AD/ART pasal 13 ayat 1 seharusnya pengganti Ketua Umum adalah wakilnya. Namun, kata Arwani, kebutuhan dan penilaian partai lebih layak dijatuhkan kepada Suharso.
"Kalau dari jajaran waketum dinilai atau merasa tidak mampu atau tidak mau tentu ada hal-hal yang harus dicari," tutur Arwani.
Arwani tidak ambil pusing dengan penentuan ketua umum berdasarkan peraturan AD/ART. Dia lebih menginginkan partainya bergerak dengan orang yang tepat.
"Kalau menurut saya yang kita butuhkan sekarang partai ini segera bergerak kembali. Memastikan mesin partai bergerak. Jadi tidak perlu lama-lama untuk berdebat siapa dan sebagainya," ungkapnya.
Penentuan pengganti masih bisa berubah. Itu, kata Arwani, tergantung dari keputusan saat Mukernas nanti.
"Teman-teman yang lain harus menghargai pendapat peserta Mukernas. Itu adalah salah satunya dari pengurus DPW PPP se-Indonesia. Nanti mau menyampaikan seperti apa," pungkasnya.
Baca juga:
Nahdiyin Sumenep Terpukau Performa Ma'ruf saat Debat Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
