medcom.id, Jakarta: Purnawirawan TNI akan menyelenggarakan simposium tandingan korban 1965 yang diselenggarakan pada 18-19 April 2016 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat. Rencananya, simposium tandingan dilakukan pada 1-2 Juni mendatang.
"Simposium yang dipimpin Letjen Kiki Syahnakri (mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat) tanggal 1-2 Juni, berkaitan dengan hari lahir Pancasila," ujar Ketua DPP Bela Negara Mayjen (Purn) Budi Sujana di Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).
Tujuan dari simposium ini untuk menangkal terjadinya ancaman bangkitnya paham komunisme. "Maksudnya mengamankan ke depan dari ancaman dan rongrongan yang akan menghancurkan Pancasila," jelas Budi.
Bahkan Budi bilang, agenda simposium tandingan ini didukung putra Presiden Soeharto, Tommy Mandala Putra alias Tommy Soeharto. "Juga sudah ada kesanggupan daripada Tommy Soeharto untuk bantu terselenggaranya," ungkap Budi.
Budi mengaku penyelenggaraan simposium ini hanya bermodalkan semangat. Karena itu, Budi berharap Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mendukung terselenggaranya simposium, termasuk dari sisi finansial.
"Justru kita minta ke Menkopolhukam, Arya Duta saja difasilitasi. Kalau tidak (mau), berarti dia dukung (simposium sebelumnya)," ujar Budi.
(dari kiri) Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, dan Ketua Panitia Pengarah Simposium Tragedi 1965 Letjen TNI Purn Agus Widjojo menghadiri Simposium Nasional yang bertema "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" di Jakarta, Senin (18/4/2016). Foto: MI/Galih Pradipta
Sementara itu, Kiki mengungkapkan, simposium yang diadakan awal Juni nanti merupakan bentuk kekecewaan. Sebab, simposium nasional sebelumnya dianggap berjalan satu pihak.
"Begini kita ini sangat mengkhawatirkan adanya simposium sepihak kemarin. Kita minta ditunda supaya dua pihak. Tapi mereka mengatakan tidak bisa," ungkap Kiki.
(Baca juga: Luhut Ingin Permasalahan HAM Masa Lalu Selesai Tahun Ini)
Kiki bilang, pihak TNI memang mendapat undangan seminggu sebelumnya. Tapi ia kecewa karena tidak dilibatkan dalam kepanitiaan.
"Kalau goalnya rekonsiliasi harus kedua pihak, mulai dari kepanitiaan. Kemenkopolhukam setuju, tapi Agus Wijoyo (Gubernur Lemhanas) menolak. Tidak mungkin menyusun lagi kepanitiaan kalau tidak diundur," kata Kiki.
Kiki sendiri belum mengetahui perihal keterlibatan Tommy Soeharto dalam dukungan secara finansial. "Dia mungkin dukungan finansial," lanjut Kiki.
(Baca juga: Menhan tak Restui Pembongkaran Kuburan Korban Tragedi 1965)
Sebelumnya, simposium bertema "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dalam tragedi 1965. Namun hasil rekomendasi yang bakal dikeluarkan tiga hari pascasimposium hingga hari ini belum juga terbit.
medcom.id, Jakarta: Purnawirawan TNI akan menyelenggarakan simposium tandingan korban 1965 yang diselenggarakan pada 18-19 April 2016 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat. Rencananya, simposium tandingan dilakukan pada 1-2 Juni mendatang.
"Simposium yang dipimpin Letjen Kiki Syahnakri (mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat) tanggal 1-2 Juni, berkaitan dengan hari lahir Pancasila," ujar Ketua DPP Bela Negara Mayjen (Purn) Budi Sujana di Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).
Tujuan dari simposium ini untuk menangkal terjadinya ancaman bangkitnya paham komunisme. "Maksudnya mengamankan ke depan dari ancaman dan rongrongan yang akan menghancurkan Pancasila," jelas Budi.
Bahkan Budi bilang, agenda simposium tandingan ini didukung putra Presiden Soeharto, Tommy Mandala Putra alias Tommy Soeharto. "Juga sudah ada kesanggupan daripada Tommy Soeharto untuk bantu terselenggaranya," ungkap Budi.
Budi mengaku penyelenggaraan simposium ini hanya bermodalkan semangat. Karena itu, Budi berharap Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mendukung terselenggaranya simposium, termasuk dari sisi finansial.
"Justru kita minta ke Menkopolhukam, Arya Duta saja difasilitasi. Kalau tidak (mau), berarti dia dukung (simposium sebelumnya)," ujar Budi.
(dari kiri) Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, dan Ketua Panitia Pengarah Simposium Tragedi 1965 Letjen TNI Purn Agus Widjojo menghadiri Simposium Nasional yang bertema "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" di Jakarta, Senin (18/4/2016). Foto: MI/Galih Pradipta
Sementara itu, Kiki mengungkapkan, simposium yang diadakan awal Juni nanti merupakan bentuk kekecewaan. Sebab, simposium nasional sebelumnya dianggap berjalan satu pihak.
"Begini kita ini sangat mengkhawatirkan adanya simposium sepihak kemarin. Kita minta ditunda supaya dua pihak. Tapi mereka mengatakan tidak bisa," ungkap Kiki.
(
Baca juga: Luhut Ingin Permasalahan HAM Masa Lalu Selesai Tahun Ini)
Kiki bilang, pihak TNI memang mendapat undangan seminggu sebelumnya. Tapi ia kecewa karena tidak dilibatkan dalam kepanitiaan.
"Kalau goalnya rekonsiliasi harus kedua pihak, mulai dari kepanitiaan. Kemenkopolhukam setuju, tapi Agus Wijoyo (Gubernur Lemhanas) menolak. Tidak mungkin menyusun lagi kepanitiaan kalau tidak diundur," kata Kiki.
Kiki sendiri belum mengetahui perihal keterlibatan Tommy Soeharto dalam dukungan secara finansial. "Dia mungkin dukungan finansial," lanjut Kiki.
(
Baca juga: Menhan tak Restui Pembongkaran Kuburan Korban Tragedi 1965)
Sebelumnya, simposium bertema "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dalam tragedi 1965. Namun hasil rekomendasi yang bakal dikeluarkan tiga hari pascasimposium hingga hari ini belum juga terbit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
