medcom.id, Jakarta: Pemerintah tak ingin berlama-lama terbelenggu kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu. Masalah ini akan diselesaikan dalam tahun ini.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pendekatan kemanusiaan harus digunakan dalam penyelesaian masalah yang dikenal sebagai Gerakan 30 September ini. Pemerintah dinilai tak perlu mengumbar wacana macam-macam.
"Penyelesaiannya ini, kami ingin selesai dalam tahun ini masalah itu tadi. Apa yang kita lakukan, kita investigasi," kata Luhut di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).
Luhut tak ingin Indonesia dicap sebagai negara pembunuh sadis oleh internasional. Sebab, tak ada angka pasti terkait korban dalam kejadian tersebut.
Beberapa pihak, mengatakan ratusan ribu hingga jutaan orang tewas dalam kejadian ini. Luhut membantah angka ini. Kata dia, pemerintah ingin mendapatkan angka pasti dari kejadian ini. "Kita mau angka itu realistinya berapa," kata mantan Kepala Staf Kepresidenan ini.
Luhut tak menampik adanya korban, namun korban tak hanya jatuh di satu pihak saja. "Jadi kedua belah pihak ada yang bunuh, PKI ada yang bunuh jenderal itu, dan juga setelah PKI digagalkan ada yang dibunuh dari pihak PKI. Jumlahnya berapa? kita lihat nanti, tapi kita enggak mau spekulasi," kata Luhut.
Beberapa aktivis pun menyatakan telah menemukan beberapa titik yang dipercaya sebagai kuburan masal korban kejadian G30S. Luhut akan menerima informasi ini dan melakukan investigasi untuk mencari tahu kebenarannya.
Simposium Nasional yang bertema "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" di Jakarta, Senin (18/4). --MI/GALIH PRADIPTA
Pemerintah pun telah menerima rekomendasi dari kegiatan Simposium 1965 yang digelar di Lemhanas beberapa waktu lalu. Lemhanas, sambung dia, akan mengundang kembali tokoh yang masih tidak puas untuk membahas masalah ini. "Kita buat terbuka, jadi tidak ada yang menutupi. Tapi, spiritnya adalah rekonsiliasi," pungkas Luhut.
Sebelumnya, pemerintah menggelar Simposium Nasional "Membedah Tragedi 1965." Simposium digelar sebagai ajang mencari penyelesaian soal pro-kontra tragedi 1965.
Acara yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada 18 dan 19 April 2016. Acara tersebut dihadiri sejumlah korban tragedi 1965 dan aktivis HAM yang terlibat aktif dalam persoalan kekerasan 1965. Selain itu juga dihadiri sejumlah pejabat seperti menteri Hukum dan HAM, menteri Dalam Negeri, serta Jaksa Agung.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah tak ingin berlama-lama terbelenggu kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu. Masalah ini akan diselesaikan dalam tahun ini.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pendekatan kemanusiaan harus digunakan dalam penyelesaian masalah yang dikenal sebagai Gerakan 30 September ini. Pemerintah dinilai tak perlu mengumbar wacana macam-macam.
"Penyelesaiannya ini, kami ingin selesai dalam tahun ini masalah itu tadi. Apa yang kita lakukan, kita investigasi," kata Luhut di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).
Luhut tak ingin Indonesia dicap sebagai negara pembunuh sadis oleh internasional. Sebab, tak ada angka pasti terkait korban dalam kejadian tersebut.
Beberapa pihak, mengatakan ratusan ribu hingga jutaan orang tewas dalam kejadian ini. Luhut membantah angka ini. Kata dia, pemerintah ingin mendapatkan angka pasti dari kejadian ini.
"Kita mau angka itu realistinya berapa," kata mantan Kepala Staf Kepresidenan ini.
Luhut tak menampik adanya korban, namun korban tak hanya jatuh di satu pihak saja. "Jadi kedua belah pihak ada yang bunuh, PKI ada yang bunuh jenderal itu, dan juga setelah PKI digagalkan ada yang dibunuh dari pihak PKI. Jumlahnya berapa? kita lihat nanti, tapi kita enggak mau spekulasi," kata Luhut.
Beberapa aktivis pun menyatakan telah menemukan beberapa titik yang dipercaya sebagai kuburan masal korban kejadian G30S. Luhut akan menerima informasi ini dan melakukan investigasi untuk mencari tahu kebenarannya.
Simposium Nasional yang bertema "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" di Jakarta, Senin (18/4). --MI/GALIH PRADIPTA
Pemerintah pun telah menerima rekomendasi dari kegiatan Simposium 1965 yang digelar di Lemhanas beberapa waktu lalu. Lemhanas, sambung dia, akan mengundang kembali tokoh yang masih tidak puas untuk membahas masalah ini. "Kita buat terbuka, jadi tidak ada yang menutupi. Tapi, spiritnya adalah rekonsiliasi," pungkas Luhut.
Sebelumnya, pemerintah menggelar Simposium Nasional "Membedah Tragedi 1965." Simposium digelar sebagai ajang mencari penyelesaian soal pro-kontra tragedi 1965.
Acara yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada 18 dan 19 April 2016. Acara tersebut dihadiri sejumlah korban tragedi 1965 dan aktivis HAM yang terlibat aktif dalam persoalan kekerasan 1965. Selain itu juga dihadiri sejumlah pejabat seperti menteri Hukum dan HAM, menteri Dalam Negeri, serta Jaksa Agung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
