Jakarta: Presiden Joko Widodo menolak usulan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Masyarakat Indonesia masih memilih langsung gubernur, bupati dan wali kota yang akan memimpin wilayahnya.
"Presiden Jokowi mengatakan pilkada provinsi, kabupaten, kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung," ujar juru bicara Presiden Fadjroel Rahman di Jakarta, Selasa, 12 November 2019.
Fadjroel menjelaskan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah oleh masyarakat merupakan cerminan demokrasi. Dia memastikan pemerintah cuma mengevaluasi teknis penyelenggaraan pilkada.
"Ini merupakan cermin kedaulatan rakyat yang sejalan dengan cita-cita Reformasi 1998," tegas dia.
Kementerian Dalam Negeri mengusulkan sistem pilkada dilaksanakan secara asimetris demi menekan dampak negatif sistem pemilihan langsung yang memakan biaya besar. Pilkada serentak disebut bisa menggunakan sistem dengan dipilih DPRD dan disahkan DPRD. Dengan begitu waktu tetap sama atau serentak namun prosesnya berbeda-beda.
Kementerian berpendapat setiap daerah memiliki kualitas demokrasi yang berbeda-beda sehingga tidak bisa melalui mekanisme yang sama.
"Pada 2012 kita melakukan evaluasi review alokasi dana itu Rp20 miliar hingga Rp30 miliar, (pemilihan) bupati bahkan ada yang lebih. Itu kenapa Pak Menteri (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian) menginginkan ada sistem pilkada yang asimetris untuk menekan biaya," terang Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.
Jakarta: Presiden Joko Widodo menolak usulan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Masyarakat Indonesia masih memilih langsung gubernur, bupati dan wali kota yang akan memimpin wilayahnya.
"Presiden Jokowi mengatakan pilkada provinsi, kabupaten, kota tetap melalui
mekanisme pemilihan langsung," ujar juru bicara Presiden Fadjroel Rahman di Jakarta, Selasa, 12 November 2019.
Fadjroel menjelaskan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah oleh masyarakat merupakan cerminan demokrasi. Dia memastikan pemerintah cuma mengevaluasi teknis penyelenggaraan pilkada.
"Ini merupakan cermin kedaulatan rakyat yang sejalan dengan cita-cita Reformasi 1998," tegas dia.
Kementerian Dalam Negeri mengusulkan sistem pilkada dilaksanakan secara asimetris demi menekan dampak negatif sistem pemilihan langsung yang memakan biaya besar. Pilkada serentak disebut bisa menggunakan sistem dengan
dipilih DPRD dan disahkan DPRD. Dengan begitu waktu tetap sama atau serentak namun prosesnya berbeda-beda.
Kementerian berpendapat setiap daerah memiliki kualitas demokrasi yang berbeda-beda sehingga tidak bisa melalui mekanisme yang sama.
"Pada 2012 kita melakukan evaluasi
review alokasi dana itu Rp20 miliar hingga Rp30 miliar, (pemilihan) bupati bahkan ada yang lebih. Itu kenapa Pak Menteri (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian) menginginkan ada sistem pilkada yang asimetris untuk menekan biaya," terang Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
