Presiden Joko Widodo saat berbincang dengan nelayan di Kabupaten Kepulauan Natuna. ANT/M Risyal Hidayat.
Presiden Joko Widodo saat berbincang dengan nelayan di Kabupaten Kepulauan Natuna. ANT/M Risyal Hidayat.

Wacana Provinsi Natuna Layak Dikaji

Nasional pemekaran daerah Laut Natuna Utara
Ilham Pratama Putra • 14 Januari 2020 11:42
Jakarta: Pakar hukum tata negara Juanda menyebut wacana pemekaran Kabupaten Natuna menjadi provinsi layak dikaji. Hal itu tak lepas dari isu memperkuat pertahanan wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.
 
"Menurut saya dari sisi tujuan dan latar belakang bagus juga dikaji, diperhatikan dan dipertimbangkan dalam rangka untuk masalah perbatasan itu," kata Juanda kepada Medcom.id, Selasa, 14 Januari 2020.
 
Juanda menyebut ada banyak aspek yang harus dipenuhi Kabupaten Natuna untuk mewujudkan keinginan itu. Pemekaran tak cuma sebatas pemenuhan aspek politik saja.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Juga aspek administrasi, aspek keamanan, aspek ekonominya, aspek sumber daya manusia. Itu sudah ada aturannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," jelas Juanda.
 
Pakar hukum tata negara itu percaya sektor pengamanan wilayah Natuna bakal lebih kuat jika berstatus provinsi. Provinsi itu bakal jadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjaga kedaulatan wilayah secara langsung.
 
"Dengan dimekarkan atau dibuatkan otoritas Natuna atau kekhususan Natuna setidaknya, problematika di Natuna, secara politik akan mempengaruhi negara-negara luar untuk melihat natuna ini benar-benar dikelola secara efektif," ungkap dia.
 
Usulan agar Kabupaten Natuna dan Anambas dijadikan provinsi khusus datang dari Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal. Menurutnya pemekaran mampu mendorong otoritas setempat untuk lebih berwenang dan kuat dalam menjaga kedaulatan RI di perairan Natuna, termasuk dari klaim Tiongkok.
 
"Pemerintah Kabupaten atau Kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut, sehingga tidak bisa berbuat banyak dalam menjaga dan mengelola wilayah perairan Natuna," ujar Abdul dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima Medcom.id, Sabtu, 4 Januari 2020.
 

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif