Jakarta: Presiden Joko Widodo menegaskan wacana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 perlu kajian mendalam. Dia tak ingin amendemen dilakukan tergesa-gesa.
"Perlu menampung usulan-usulan dari semua tokoh, akademisi, masyarkat, yang penting usulan-usulan harus ditampung, masukkan ditampung sehingga bisa dirumuskan," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.
Jokowi belum mau bicara banyak soal kemungkinan amendemen menyeluruh UUD 1945. Ia memberikan kesempatan kepada MPR mengkaji dan menampung usulan-usulan terkait amendemen.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menjamin berbagai usulan amendemen tidak menjadi bola liar. Semua usulan akan dikonsultasikan dengan Jokowi selaku kepala pemerintahan dan kepala negara.
"MPR tidak dalam posisi yang buru-buru, kami akan cermat betul menampung aspirasi sebagaimana disampaikan Bapak Presiden, di tengah-tengah masyarakat," ungkap Bamsoet.
Bamsoet membantah amendemen termasuk wacana mengembalikan pemilihan presiden ke MPR. Ia menegaskan presiden bukan lagi mandataris negara.
"Persiden tetap dipilih rakyat, presiden tidak bertanggung jawab pada MPR itu tetap," tegas dia.
Jakarta: Presiden Joko Widodo menegaskan wacana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 perlu kajian mendalam. Dia tak ingin
amendemen dilakukan tergesa-gesa.
"Perlu menampung usulan-usulan dari semua tokoh, akademisi, masyarkat, yang penting usulan-usulan harus ditampung, masukkan ditampung sehingga bisa dirumuskan," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.
Jokowi belum mau bicara banyak soal kemungkinan amendemen menyeluruh UUD 1945. Ia memberikan kesempatan kepada MPR mengkaji dan menampung usulan-usulan terkait amendemen.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menjamin berbagai usulan amendemen
tidak menjadi bola liar. Semua usulan akan dikonsultasikan dengan Jokowi selaku kepala pemerintahan dan kepala negara.
"MPR tidak dalam posisi yang buru-buru, kami akan cermat betul menampung aspirasi sebagaimana disampaikan Bapak Presiden, di tengah-tengah masyarakat," ungkap Bamsoet.
Bamsoet membantah amendemen termasuk wacana mengembalikan pemilihan presiden ke MPR. Ia menegaskan presiden bukan lagi mandataris negara.
"Persiden tetap dipilih rakyat, presiden tidak bertanggung jawab pada MPR itu tetap," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
